Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai Nonaktif: KPK Tak Perlu Cari Alasan Tidak Berikan Hasil TWK

Kompas.com - 19/07/2021, 11:42 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak perlu beralasan lagi untuk tidak memberikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diminta oleh sejumlah pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS).

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan mempertanyakan komitmen lembaga antirasuah itu tentang keterbukaan informasi terkait hasil tes tersebut.

"Tak perlu lagi ada alasan atau pembenaran untuk tidak memberikan hasil kepada kami. KPK sebagai lembaga publik yang juga jualannya antikorupsi, seharusnya menjaga transparansi, dan akuntabilitasnya sebagai roh pemberantasan korupsi untuk tetap dipercaya publik," sebut Hotman dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Hotman menuturkan tindakan KPK tidak sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu memberikan informasi tertulis paling lambat 10 hari setelah permintaan diberikan.

Para pegawai KPK, lanjut Hotman, telah meminta hasil TWK sejak 30 Juni lalu.

"Sayangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK serta Sekjen atau Pimpinan sebagai atasan tidak merespons sama sekali permintaan pegawai kali ini," kata dia.

"Permintaan informasi (TWK) yang dikirimkan 30 Juni 2021, tak mendapat jawaban apapun hingga melewati waktu yang ditentukan Undang-Undang," jelas Hotman.

Hotman menegaskan keterbukaan data hasil TWK harus diberikan untuk melihat keputusan yang diambil KPK pada pegawai yang dinyatakan tak lolos atau perlu dibina.

"Selama belum ada penjelasan tentang hasil TWK, maka seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan pembinaan lanjutan, karena tidak jelas area mana yang perlu penguatan," imbuh dia.

Sebagai informasi beberapa pegawai KPK meminta hasil asesmen TWK pribadinya masing-masing.

Namun pihak KPK mengatakan perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan data tersebut.

Baca juga: Dalami Penyelidikan TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Gali Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara

Di sisi lain pihak BKN mengatakan sudah tidak memegang data karena telah menyerahkan semuanya pada KPK.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan data yang dimiliki KPK isinya menyeluruh bukan personal. Sementara hasil personal TWK dipegang oleh lembaga Psikologi AD dan Badan Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT).

Bima mengaku telah berkoordinasi dengan dua lembaga itu dan data hasil TWK masing-masing individu itu disebut bersifat rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com