Pimpinan Komisi XI Minta Pemerintah Tunda Proyek-proyek Tak Berkaitan dengan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengusulkan agar pemerintah menunda proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi.

Fathan mengatakan, penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah sehingga sumber daya yang ada semestinya dialihkan untuk mengatasi hal tersebut.

"Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” kata Fathan, Senin (19/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Pemerintah Diminta Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah

Menurut Fathan, proyek-proyek yang anggarannya dapat dialihkan antara lain rencana pembangunan ibu kota baru, suntikan penyertaan modal negara bagi BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, serta utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.

"Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” kata dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menuturkan, penyesuaian anggaran mesti dilakukan oleh pemerintah karena tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Selain itu, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Fathan menyebut terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis," ujar Fathan.

Di samping menunda proyek yang tak terkait pandemi, Fathan juga menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan serta memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Baca juga: Dua Minggu PPKM Darurat, Mobilitas Menurun tapi Kasus Masih Tinggi

Menurut Fathan, penguatan ketahanan pangan mesti dilakukan agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan pascapandemi.

"Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan," ujar dia.

Sementara, pengetatan PPKM darurat diperlukan agar sukses menekan laju penularan Covid-19.

Ia berpendapat, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu dibandingkan kasus Covid-19 terus melonjak dan mengancam peluan pemulihan ekonommi dalam jangka panjang.