Pemerintah Diminta Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah

Kompas.com - 14/07/2021, 21:11 WIB
Pasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021). Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi Covid-19 atau tidak. Saat ini ada 368 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021). Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi Covid-19 atau tidak. Saat ini ada 368 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta mendorong percepatan serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih rendah kendati jumlah kasus positif tengah melonjak.

“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit. Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," kata Puan, dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Puan menekankan, realokasi anggaran harus dilakukan segera untuk merespons situasi kedaruratan yang kini terjadi.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan bantuan teknis terkait realokasi anggaran hingga realisasi penyerapannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” ujar Puan.

Politisi PDI-P ini menyarankan agar penggunaan anggaran diarahkan untuk program-program kesehatan, seperti pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat supaya tidak gampang tertular, serta bantuan obat bagi yang terpapar.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas.

"Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ujar Puan.

Baca juga: BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (13/7/2021) mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah.

Menurut Sri Mulyani, hingga akhir Juni 2021 serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu.

Kemudian, pos kesehatan baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Nasional
Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Nasional
Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Nasional
Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Nasional
Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Nasional
Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Nasional
Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Menag: Saya Sampaikan di Forum Internal, Ibarat Obrolan Suami-Istri

Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Menag: Saya Sampaikan di Forum Internal, Ibarat Obrolan Suami-Istri

Nasional
PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

Nasional
Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Nasional
Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.