Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Kompas.com - 23/06/2021, 17:13 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menduga ada sesuatu yang disembunyikan terkait dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk para pegawai lembaga antirasuah itu.

Hal itu disampaikan Bambang menanggapi simpang siurnya dokumen hasil TWK yang diminta oleh sejumlah pegawai yang dinyatakan tidak lolos.

"Berpijak dari pernyataan Kepala BKN dan pimpinan KPK, kesannya sangat kuat ada sesuatu yang disembunyikan," kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Dugaan itu, sambung Bambang, semakin menguat karena semua dokumen berkaitan dengan TWK tidak bisa diakses oleh insan KPK.

"Hal itu dikonfirmasi dengan fakta, semua dokumen berkaitan dengan TWK tidak bisa diakses oleh insan KPK yang dinyatakan tidak memenuhi TWK," ujarnya.

Bambang juga menanggapi pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang mengatakan bahwa hasil TWK masing-masing individu bersifat rahasia.

Dalam pandangan Bambang, semestinya jika pihak yang menjalani tes telah meminta hasil itu dibuka, sifat kerahasiannya gugur.

"Hasil tes yang dinyatakan sebagai rahasia padahal pihak yang dites bersedia dibuka hasilnya. Semestinya sifat kerahasiaan itu telah gugur," ucap Bambang.

Baca juga: Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Bambang menyebut bahwa argumen Kepala BKN dan pimpinan KPK terkait dengan hasil TWK mengada-ada dan melanggar prinsip transparansi.

Ia juga beranggapan bahwa dokumen TWK tidak dapat dibuktikan akuntabilitasnya karena seolah dikuasai oleh pihak tertentu.

"Ada fakta yang fatal sekali, dokumen TWK tidak dapat dibuktikan akuntabilitasnya karena materi, tata cara, metode, tata cara pelaksanaan seolah dikuasai oleh kuasa kegelapan karena tidak berani ditunjukan pada publik serta tidak pernah diuji kesahihannya," ujar dia.

Baca juga: Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Terakhir, Bambang menegaskan bahwa proses pelaksanaan TWK mengadung pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena ada tindakan diskriminasi pada para pegawai yang tidak lolos.

"Pada keseluruhan prosesnya ada pelanggaran HAM berat karena ada tindakan yang disebut systematic discrimination, di mana 75 orang ini sudah ditarget untuk suatu kepentingan tertentu harus disingkirkan,” tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com