Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Dorong Pengusaha Terlibat Percepatan Vaksinasi bagi Pekerja

Kompas.com - 15/07/2021, 10:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendorong keterlibatan semua pihak dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Salah satunya adalah keterlibatan para pengusaha untuk melakukan vaksinasi kepada para pekerjanya.

"Semua kalangan harus bersama-sama menyukseskan perang melawan Covid-19. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Para pengusaha juga harus ikut melindungi para pekerjanya," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan hal tersebut saat meninjau proses vaksinasi massal yang dilakukan PT Fengtay Indonesia Enterprises, salah satu produsen sepatu merek Nike di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Ia mengingatkan bahwa program vaksinasi Covid-19 secara nasional harus menyasar seluruh kelompok masyarakat, salah satunya kalangan buruh atau pekerja.

"Program vaksinasi Covid-19 secara nasional harus menyasar seluruh kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kalangan buruh atau pekerja yang menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar Covid-19," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: Vaksinasi Door to Door, Upaya Memudahkan Warga Dapatkan Akses Vaksin Covid-19

Turut dalam kunjungan kerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, vaksinasi kepada kelompok pekerja ini sangat diperlukan.

Di samping menggunakan program dari pemerintah, pihaknya juga mendorong para pengusaha untuk ikut aktif berpartisipasi mempercepat program vaksinasi nasional.

"Seperti Kadin yang melakukan vaksinasi gotong royong untuk mempercepat vaksinasi bagi buruh dan karyawan. Kita apresiasi ini. Ada juga model kerja sama antara pengusaha dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan. Jadi suplai vaksin dari pemerintah, tapi seluruh biaya operasional pelaksanaan vaksin itu dari perusahaan," tutur Ida.

Ia mencontohkan di Kota Bandung, vaksinasi untuk para pekerja di perusahaan-perusahaan retail, seluruh proses vaksinasinya dilakukan oleh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan seluruh vaksinnya dari pemerintah.

Atas hal tersebut, menurut Ida, banyak cara yang bisa dilakukan dalam mempercepat program vaksinasi.

Dia mengingatkan akan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dan pengusaha di masa sulit seperti pandemi saat ini.

Baca juga: Vaksinator Jelaskan Teknik Penyuntikan dalam Video Viral Vaksinasi Diduga Tanpa Menekan Alat Suntik

"Dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi, sinergitas. Pemerintah tidak bisa sendirian. Pengusaha juga saling bergotong royong untuk bisa saling mempercepat vaksinasi yang kalau ini bisa kita lakukan, secepatnya kita bisa mendapatkan herd immunity,” terang Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut.

Secara khusus, Ida menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Bio Farma yang telah mendukung proses vaksinasi kepada para pekerja dan buruh melalui vaksin gotong royong.

Ia mengapresiasi terutama bagi mereka yang masih harus tetap bekerja dalam sektor kritikal dan esensial.

”Kita harus support mereka yang masih harus bekerja. Itu pilihannya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan pilihan kedua adalah vaksinasi. Kami sangat berharap kecepatan dari vaksinasi gotong royong ini,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com