Kompas.com - 14/07/2021, 15:06 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man (dpr.go.id)Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah memeperketat pengajuan naturalisasi atlet luar negeri untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Syaiful menilai, proses naturalisasi pemain merupakan langkah instan dalam menggenjot prestasi cabang olahraga di tingkat regional maupun internasional.

"Saya secara prinsip kurang setuju dengan langkah naturalisasi atlet demi meraih prestasi di ajang regional maupun internasional. Untuk itu kami meminta pemerintah benar-benar memperketat pengajuan naturalisasi atlet dari luar negeri menjadi WNI,” kata Syaiful dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Perbasi Tegaskan Pemain Naturalisasi Hanya untuk Timnas Bola Basket Indonesia

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, proses naturalisasi memang sudah banyak dilakukan oleh negara lain.

Akan tetapi, proses tersebut dilakukan secara selektif dengan persyaratan ketat sehingga pemain yang dinaturalisasi benar-benar berdampak positif bagi perkembangan cabang olahraga.

"Naturalisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja tim dan tingkat olahraga, tetapi jika mereka digunakan secara berlebihan, pemain lokal akan memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menyoroti kehadiran pemain naturalisasi di sejumlah cabang olahraga seberti sepakbola dan basket belum menghasilkan prestasi mencolok di tingkat regional dan internasional.

"Hingga saat ini berbagai capaian prestasi olah raga di ajang regional maupun internasional masih dipersembahkan cabang-cabang olah raga yang mengandalkan pemain sendiri seperti cabang bulu tangkis," kata Huda.

Baca juga: Kiprah Pemain Naturalisasi di Skuad Persib Bandung

Ia menduga, hal itu disebabkan oleh minimnya nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh pemain naturalisasi saat membela nama Indonesia di ajang internasional.

Menurut Huda, naturalisasi hendaknya menjadi bagian dari peta jalan prestasi olahraga nasional tetapi jangan sampai membunuh bibit-bibit prestasi atlet nasional.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.