Jokowi Dinilai Inkonsisten soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Ini Kata KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan menyebut, program vaksinasi Covid-19 gratis yang diselenggarakan pemerintah masih akan berjalan sekalipun kini dibuka wacana vaksinasi gotong royong individu berbayar.

Hal itu ia sampaikan merespons kritik publik yang menilai Presiden Joko Widodo tak konsisten terhadap janjinya untuk menggratiskan seluruh vaksin.

"Agenda pemerintah vaksinasi secara gratis untuk mencapai kekebalan komunitas masih terus jalan dan akan terus ditingkatkan jumlah vaksinasi," katanya saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Akan Jauh Lebih Baik Jejaring Apotek Kimia Farma Fasilitasi Vaksin Gratis..

Abetnego menyebut, vaksin gotong royong individu berbayar merupakan bagian dari opsi vaksinasi untuk masyarakat.

Ia memastikan, program tersebut tak akan menggantikan atau mengurangi vaksin gratis yang dijanjikan Presiden Jokowi.

"Jadi bila masyarakat tidak mau dengan vaksin gotong royong tersebut tidak usah khawatir karena akses terhadap vaksin gratis tetap ada," ujarnya.

Sejak beberapa waktu lalu pun presiden sudah menginstruksikan jajarannya untuk terus mempercepat capaian vaksinasi. Ditargetkan, angka vaksinasi mampu mencapai 1 juta suntikan per hari, bahkan 2-3 juta suntikan setiap hari di bulan-bulan mendatang.

Baca juga: Pemkot Tangsel Harap Vaksin Berbayar Tak Ganggu Suplai Vaksin Gratis ke Daerah

Terkait rencana tersebut, pemerintah terus menyiapkan logistik dan sumber daya. Lokasi-lokasi vaksinasi pun masih terus dikembangkan.

Abetnego pun belum dapat memastikan apakah wacana vaksinasi gotong royong individu saat ini hanya ditunda atau akan dicabut.

"Soal apakah dicabut atau tidak, sebaiknya ditanyakan langsung ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN," kata Abetnego.

"Sudah diinformasikan ke presiden, dan hal yang saya sampaikan di atas adalah arahan yang paling pokok dari presiden tentang vakasinasi," tuturnya.

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Vaksin Gratis di GBK dan JIExpo untuk 60.000 Orang, Tak Harus KTP DKI

Dalam Permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Rencana tersebut langsung mendapat kritik keras dari publik.

Baca juga: Ada Vaksin Gratis untuk Penumpang Sriwijaya Air dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta

PT Kimia Farma Tbk pun akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin (12/7/2021).

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, keputusan itu diambil karena melihat tinggnya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.

Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2020, Jokowi menjanjikan vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi, Rabu (16/12/2020).