KILAS

Kemendesa PDTT Proyeksikan 32 Kabupaten Tertinggal Terentaskan pada 2024

Kompas.com - 12/07/2021, 15:47 WIB
Ilustrasi: petani jagung Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Bengkulu Selatan.
DOK. Humas Kemendes PDTTIlustrasi: petani jagung Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Bengkulu Selatan.

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya memproyeksikan jumlah daerah tertinggal yang akan terentaskan pada 2024 sebanyak 32 kabupaten tertinggal.

“Dengan begitu, jumlah daerah tertinggal tersebut akan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yakni sebanyak 25 kabupaten tertinggal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Adapun, proyeksi kabupaten tertinggal yang akan dientaskan setiap tahunnya, yakni pada 2020 sebanyak lima kabupaten, yaitu Kupang, Nabire, Supiori, Musi Rawas Utara, dan Donggala.

Kemudian  pada 2021 ada kabupaten Sumba Timur, Pesisir Barat, Kepulauan Mentawai, Sigi, Kepulauan Sula, Boven Digul, Lombok Utara, Sumba Barat, Belu, 

Baca juga: Kemendes PDTT: Hampir Seribuan Desa Wisata Ikut Pelatihan Virtual Tour

Lalu masih pada 2021 ada juga kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tojo Una-una, Teluk Bintuni, dan Keerom, Alor, Lembata, Malaka, Maluku Barat Daya, Sorong Selatan, dan Manokwari Selatan.

Terakhir, delapan kabupaten akan dientaskan pada 2024, yaitu Timur Tengah Selatan, Rote Ndau, Sumba Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram bagian Selatan, Teluk Wondama dan Sorong.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, 32 kabupaten tersebut merupakan proyeksi dari 62 daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 yang tersebar di sejumlah provinsi.

Provinsi-provinsi tersebut, yakni Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 Kabupaten), Lampung (1 Kabupaten), Sumatera Utara (4 Kabupaten), Nusa tenggara Barat (1 Kabupaten), Nusa Tenggara Timur (13 Kabupaten), Sulawesi tengah (3 Kabupaten), Maluku (6 Kabupaten), Maluku Utara (2 Kabupaten), Papua Barat (8 Kabupaten), dan Papua (22 Kabupaten).

Baca juga: Kemendes Minta Kepala Desa Pertahankan Posko Tangguh Covid-19

Jumlah daerah tertinggal tersebut sudah termasuk tambahan dua kabupaten dari Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak

Rp 298 triliun untuk daerah tertinggal

Lebih lanjut, menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut menyatakan, pemerintah pusat sebelumnya telah menggelontorkan dana sedikitnya Rp 298 triliun selama 2015-2019 untuk daerah tertinggal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.