Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paspampres Cekcok dengan Anggota Polres Jakbar, TNI-Polri Diminta Jangan Beri Contoh Buruk

Kompas.com - 09/07/2021, 16:15 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai, dua institusi yang sempat cekcok akibat penyekatan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus melakukan evaluasi.

Adapun percekcokan tersebut diketahui setelah beredar video di media sosial yang merekam puluhan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mendatangi Mapolres Jakarta Barat.

Dalam keterangan video, tertulis bahwa kedatangan puluhan anggota Paspampres dipicu permasalahan di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (7/7/2021).

"TNI-Polri jangan menunjukkan dan memberi contoh penegakan hukum dan kesadaran hukum yang buruk pada masyarakat. Jadi, masing-masing harus beresin internalnya," kata Fahmi kepada Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Paspampres Cekcok dengan Polisi, Anggota DPR: Polri Harus Kedepankan Humanisme Amankan PPKM

"Bukan cuma evaluasi. Penegakan hukum dan aturan disiplin juga harus dilakukan," ucap dia.

Dalam kasus tersebut, menurut Fahmi, ketika anggota Paspampres diperiksa identitasnya oleh petugas tak berseragam, perlu didalami kemungkinan kelalaian dan pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur operasi.

Oknum yang melakukan kekerasan pada personel Paspampres itu, kata dia, juga harus didalami perbuatan yang telah dilakukannya.

Di sisi lain, rombongan Paspampres yang mendatangi Markas Polisi Resort Jakarta Barat juga harus dikenakan minimal hukuman disiplin dan diberi peringatan serius.

"Karena kejadian yang menunjukkan arogansi macam itu sudah terjadi berulangkali atas nama solidaritas Korsa," ucap Fahmi.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota Paspampres Datangi Polres Jakbar, Bermula dari Kesalahpahaman di Pos PPKM


 

Sebelumnya, Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, puluhan anggota Paspampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat adalah untuk memastikan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya.

"Anggota saya yang datang ke polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video 'Kalau kamu Paspampres memang kenapa?' Sudah diberi peringatan oleh atasannya, karena ini menyinggung institusi negara," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Sementara itu, Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai.

"Memang ada kesalahpahaman dengan anggota yang melakukan penyekatan. Tapi sekarang sudah selesai, situasi sudah kondusif," kata Ady saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Diduga, ada perilaku anggota kepolisian yang kurang pantas sehingga memicu kesalahpahaman.

Baca juga: Danpaspampres Jelaskan Penyebab Puluhan Anggota Paspampres Datangi Polres Jakbar

Namun, Ady mengaku telah meminta maaf kepada Komandan Paspampres (Danpaspampres) atas kesalahpahaman tersebut.

"Permasalahan sudah selesai. Saya juga sudah minta maaf secara langsung kepada Danpaspampres," ucap Ady.

Meski demikian, empat polisi yang terlibat percekcokan dengan Praka Izroi di pos penyekatan tengah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

"Empat personel yang terlibat cekcok dengan Praka Izroi sedang diperiksa oleh Bid Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Ady.

Sebelumnya, Praka Izroi, anggota Paspampres, awalnya terlibat perdebatan dengan para petugas di pos penyekatan PPKM darurat Jalan Daan Mogot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com