Amien Rais: Kita Masuk Situasi Kaos, "Acak Adut", Semoga PPKM Darurat Capai Tujuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Amien Rais mengatakan, Indonesia tampaknya sudah memasuki situasi kaos akibat lonjakan kasus Covid-19 dan masuknya varian virus baru corona.

Amin menyebut, situasi pandemi saat ini juga memberikan kesan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah serta banyaknya konflik pendapat antara para pihak yang mengkritik dan para buzzer.

"Pemerintah sekarang ini tampak pontang-panting gegara merebaknya virus turunan (Covid-19) entah apa itu namanya, dan terkesan bangsa kita sekarang masuk ke dalam chaotic situation, situasi chaos, situasi acak adut, simpang siur," kata Amien dalam acara virtual "Peluncuran Buku Putih TP3", Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Cerita Sekjen Saat PAN Ingin Gabung Koalisi Jokowi-Maruf tetapi Terganjal Amien Rais

Deklarator Partai Ummat ini pun mengajak semua masyarakat tetap berusaha dan berdoa.

Amien berharap, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dapat melandaikan kasus Covid-19.

"Tapi bagaimana pun, kita tetap harus berusaha dan berdoa, mudah-mudahan ya PPKM darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa mencapai tujuannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Amien mewanti-wanti jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi yang saat ini masih terjadi. Amien mengutuk keras tindakan tersebut.

"Jangan jadikan wabah pandemi ini atau pagebluk sekarang ini jadi kesempatan emas. Bagi siapa? Buat para koruptor dan predator untuk menangkup keuntungan haram yang terkutuk," kata dia.

Pandemi Covid-19 di Tanah Air kian hari kian mengkhawatirkan terlihat dari angka penambahan kasus yang di-update pemerintah setiap harinya.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Covid-19 di Jawa-Bali Masih Sangat Rendah

Terkait lonjakan Covid-19 belakangan waktu ini, pemerintah sudah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021.

Sementara itu, daerah di luar Jawa dan Bali masih harus menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.