Jaksa Tak Ajukan Kasasi, Penanganan Kasus Pinangki Dinilai Hanya Dagelan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, kejaksaan tidak serius dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sebab, jaksa tidak mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan banding, hukuman bagi pinangki dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun.

"Bagi ICW, seluruh penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata," kata Kurnia, dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Tak Ada Kasasi atas Diskon Hukuman Jaksa Pinangki dan Upaya Menutupi King Maker

Menurut Kurnia, banyak celah yang semestinya dapat dibongkar kejaksaan dalam perkara pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Kurnia berpendapat, ada dugaan bahwa Pinangki tidak bergerak sendiri menangani urusan tersebut.

"Satu diantaranya adalah dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Djoko S Tjandra," tuturnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin karena telah berhasil mempertahankan hukuman ringan bagi Pinangki.

Padahal, kata Kurnia, Pinangki semestinya mendapatkan hukuman berat mengingat perannya sebagai penegak hukum dan terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus.

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki," kata Kurnia.

"Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga telah sukses pula menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi," tambahnya.

Baca juga: Ini Alasan Jaksa Tak Ajukan Kasasi Pemotongan Hukuman Pinangki

Diberitakan, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak mengajukan permohonan kasasi ke MA atas putusan pemangkasan hukuman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki.

"JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Riono mengungkapkan, jaksa berpandangan tuntutan jaksa penuntut umum telah dipenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tuntutan jaksa sebelumnya memang hanya pidana 4 tahun penjara, tetapi majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis Pinangki di atas tuntutan tersebut, yakni 10 tahun penjara.

Selain itu, menurut Riono, tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.