Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir "The King of Lip Service" Apa Maksudnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, pada prinsipnya pemerintah tidak alergi dengan kritik.

Namun, Ngabalin masih mempertanyakan maksud pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut "The King of Lip Service".

"Kalau kritik tidak ada masalah. Tapi kalau nyinyir, menyebut 'The King of Lip Service' apa artinya? Keluar dari mulut mahasiswa, tokoh-tokoh muda masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun mendatang mereka memegang tampuk kepemimpinan ini," ujar Ngabalin dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021).

Menurut dia, kritik juga harus disertai dengan solusi. Ngabalin mengatakan, jika BEM UI mengkritik cara kerja pemerintah, maka harus bisa menunjukkan cara yang benar.

"Kalau mengkritik misal satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh seperti begini caranya kerja yang benar. Kritik kan begitu," ujarnya.

Baca juga: Sisi Lain Jokowi: The King of Lip Service, Rektor UI Ketahuan Rangkap Jabatan Komisaris BRI

Selain itu, Ngabalin menambahkan, KSP memiliki suatu wadah bernama "KSP Mendengar" yang digagas Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Dia mengatakan, publik bisa menyampaikan kritik dan saran lewat wadah itu.

"Di tempat itu, kalau teman-teman misal melihat ada yang tidak beres atau tidak bagus, di sana teman-teman mengungkapkan ekspresi itu. Atau juga kepengin jumpa dengan presidennya, saya bisa atur itu," katanya.

Presiden Jokowi telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia yang meyebutnya sebagai ”The King of Lip Service”.

Menurut dia, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

”Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Jokowi dalam rekaman keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Kendati demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

Baca juga: Ketua BEM UI: Presiden Inkonsisten antara Pernyataan dan Kebijakan

”Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucapnya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut Presiden Joko Widodo kerap kali inkonsisten antara pernyataan dan tindakan yang diambilnya.

"Sudah banyak sebenarnya, bagaimana inkonsistensi antara pernyataan beliau sebagai presiden dengan kebijakan," ujar Leon dalam diskusi virtual, dikutip dari kanal Youtube Sahabat ICW, Jumat (2/7/2021).

Misalnya, kata Leon, inkonsistensi itu tampak ketika pernyataan dan kebijakan berbeda dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.

Presiden berulang kali menyatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di Tanah Air.

Namun, yang terjadi adalah presiden justru menyetujui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, kata Leon, upaya revisi UU tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat.

Menurutnya, jika berniat menguatkan KPK, seharusnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

"Banyak sekali sebenarnya sudah didesak oleh elemen-elemen gerakan, tapi beliau tak mau menerbitkan Perppu, di sini ada kontradiksi," tegas Leon.

Baca juga: Bungkamnya UI soal Malaadministrasi Rangkap Jabatan Rektor dan Jokowi yang Tanggapi Aksi BEM...

Leon menyebut inkonsistensi ini lah yang kemudian BEM UI menyematkan "Jokowi: The King of Lip Service".

"Itu sebenarnya alasan kenapa kami sebut sebagai lip of service," imbuh dia.

Sebelumnya, BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi: The King of Lip Service. Di mana foto Jokowi terlihat tengah mengenakan sebuah mahkota.

Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.

Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.