Kompas.com - 30/06/2021, 09:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menjadi sorotan publik karena diketahui masih memiliki jabatan dalam suatu perusahaan bank BUMN.

Hal ini terungkap akibat Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI yang diduga terlibat dalam penerbitan unggahan kritik poster BEM UI di media sosial yang bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service".

Pegiat antikorupsi Donal Fariz dalam akun Twitter-nya, Minggu (27/6/2021) menyebut Rektor UI Ari Kuncoro saat ini juga memiliki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Dari penelusuran Kompas.com, dalam laman resmi BRI, nama Ari Kuncoro ditulis sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen.

Baca juga: Rektor UI Ari Kuncoro Tak Hanya Rangkap Jabatan, Ombudsman: Ada 2 Pelanggaran

Dalam CV nya yang juga disertakan dalam laman itu, ditulis jabatannya saat ini sebagai Rektor Universitas Indonesia (2019-saat ini).

Disebutkan pula, Ari pernah menjabat Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2017 hingga 2020.

“Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI,” tulis Donal, Minggu.

Bentuk Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut, Rektor UI Ari Kuncoro telah melakukan malaadminstrasi.

Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat BUMN/BUMD maupun swasta.

Isi lengkap pasal tersebut berbunyi:

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Baca juga: MWA UI Unsur Mahasiswa Sebut Rangkap Jabatan Rektor UI Sudah Jadi Perhatian Sejak Tahun Lalu

Berdasarkan isi Pasal 35 di atas, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai Rektor UI Ari Kuncoro sudah melanggar aturan.

“Intinya berdasarkan PP tersebut, rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN/BUMD atau swasta,” kata Yeka kepada Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

“Artinya, Rektor UI telah melakukan malaadministrasi, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku,” ucap Yeka.

Wacana revisi Statuta UI

Terkait polemik ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan, pihak Majelis Wali Amanat UI yang dapat memberikan keputusan terkait apakah Ari Kuncoro melanggar Statuta UI.

Menurut dia, hasil rekomendasi dari MWA UI bisa diusulkan kepada Kemendikbud Ristek.

"Tentunya nantinya MWA yang dapat memberikan keputusan tentang hal tersebut, apakah menyalahi statuta atau tidak," Nizam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Secara terpisah, Anggota Majelis Wali Amanat UI dari Unsur Mahasiswa Ahmad Naufal Hilmy mengatakan isu rangkap jabatan Rektor UI sudah menjadi perhatiannya sejak tahun lalu.

Baca juga: Saat Jokowi Bereaksi atas Cap The King of Lip Service dari BEM UI

Hilmy menjelaskan, dirinya bersama pihak BEM UI sudah pernah membuat kajian terkait rangkap jabatan tersebut serta menyerahkan kajian itu untuk dikaji oleh pihak MWA UI.

“Isu terkait rangkap jabatan juga merupakan concern pada tahun lalu,” kata Hilmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurut Hilmy, saat itu masih belum ada informasi terkait teguran atau sanksi yang diberikan MWA UI kepada Ari Kuncoro.

Ia menyebut, MWA UI berencana melakukan kajian untuk merevisi Statuta UI.

Namun, menurutnya, hingga saat ini dirinya masih belum menerima Statuta UI versi terbaru.

Sebab, revisi terhadap Statuta UI bukan hanya kewenangan MWA UI, namun juga merupakan kewenangan dari organ Dewan Guru Besar (DGB) UI, Rektor UI, dan Senat Akademik (SA) UI.

“Statuta UI juga bukan wewenang dari MWA UI saja, namun dari 4 organ lainnya di UI. karena itu Revisi Statuta dibahas bersama oleh 4 organ. Sejauh ini Statuta UI yang terbaru masih belum ada,” tutur dia.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro (kiri) ketika dilantik sebagai rektor pada 4 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Saleh Husin (tengah), menggantikan rektor sebelumnya, Muhammad Anis (kanan).Istimewa Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro (kiri) ketika dilantik sebagai rektor pada 4 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Saleh Husin (tengah), menggantikan rektor sebelumnya, Muhammad Anis (kanan).

MWA UI juga langar aturan?

Statuta UI yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 bukan hanya melarang rangkap jabatan bagi Rektor UI (Pasal 35).

Namun, beleid tersebut juga melarang Ketua dan Sekretaris MWA UI (Pasal 29) merangkap jabatan.

Dalam pemilihan Ari sebagai Rektor UI 2019-2024 dilakukan berdasarkan voting Majelis Wali Amanat (MWA) UI pada 25 September 2019.

Baca juga: Profil Ari Kuncoro, Rektor UI yang Merangkap Komisaris Bank BRI

Ketika itu, MWA UI diketuai oleh Saleh Husin, yang masih akan menjabat posisi itu hingga 2024 nanti.

Saleh yang menjabat sejak 24 April 2019 itu rupanya juga rangkap jabatan sebagai seorang Managing Director di Sinar Mas.

Sebagai Ketua MWA UI, Saleh juga kemudian menunjuk langsung posisi Sekretaris MWA UI, yang kini diisi oleh Wiku Adisasmito, pria yang kini tenar sebagai juru bicara Satgas Covid-19 RI.

Padahal Pasal 29 Statuta UI menyebut sebagai berikut:

Ketua dan sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. pimpinan dan pejabat pada jabatan struktural lainnya pada UI atau perguruan tinggi lain;

b. pejabat pada jabatan struktural pada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah; atau

c. pejabat pada jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UI.

Kondisi rangkap jabatan di unsur pejabat UI tersebut dianggap tidak mencerminkan etika yang baik karena perguruan tinggi seyogianya steril dari intervensi politik.

"Harusnya mereka minta mundur kalau mereka etiknya baik sebagai dosen," kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti kepada Kompas.com, Selasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Nasional
Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Nasional
Jadwal 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Jadwal "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Nasional
Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya 'Track Record' yang Cemerlang

Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya "Track Record" yang Cemerlang

Nasional
Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Nasional
Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Nasional
Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Nasional
Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Nasional
Wapres Minta MRP dan DPRP Kolaborasi untuk Majukan Kesejahteraan Papua

Wapres Minta MRP dan DPRP Kolaborasi untuk Majukan Kesejahteraan Papua

Nasional
Kemenkes: 12.553 Anak di Bawah 14 Tahun Terinfeksi HIV

Kemenkes: 12.553 Anak di Bawah 14 Tahun Terinfeksi HIV

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.