Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Penguatan Satgas Covid-19 hingga Tingkat Desa dan RT/RW

Kompas.com - 04/07/2021, 09:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penguatan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di tingkat desa hingga RT/RW.

Hal tersebut diperlukan, kata dia, untuk menguatkan penerapan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Untuk penguatan PPKM darurat, Kemenko PMK mengusulkan penguatan Satgas Covid-19 hingga tingkat desa, kelurahan dan tingkat RW/RT," kata Muhadjir saat Rapat Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali dan Pelaksanaan Iduladha 1442 H, dikutip dari siaran pers Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Penguatan Satgas Covid-19 juga disebutkannya perlu diiringi dengan berbagai gerakan di masyarakat.

Antara lain gerakan memakai masker dan sedekah masker untuk penguatan protokol kesehatan dasar.

"Utamanya bagi masyarakat yang sudah mulai abai," kata dia.

Termasuk juga pengawalan penjualan obat-obatan sesuai HET, percepatan vaksinasi Covid-19, penanganan berita hoaks, serta penanganan public panic.

Sementara itu, Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, pada Idul Adha tahun lalu, kenaikan kasus terjadi mulai H-3 hingga H-1.

Saat itu, kata dia, puncak lonjakan kasus terjadi pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57 persen di 31 provinsi dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata.

Baca juga: RS di Jakarta Kolaps, Anies: Banyak Warga Tidak Dapat Tempat Perawatan Covid-19

"Alhasil potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas dari masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun menyambut baik penetapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3-20 Juli 2021.

Menurut dia, penetapan PPKM darurat sudah sangat tepat, tetapi optimalisasi 3T yaitu test, tracing, dan treatment harus tetap dilakukan.

"Ini untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang sudah tersebar di Indonesia," kata dia.

Dengan demikian, menurut dia, pemantauan hingga ke level RT dan kolaborasi berbagai pihak menjadi sangat penting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com