Kabareskrim Sebut Ada Pejabat yang Belum Dukung PPKM Darurat dan PPKM Mikro

Kompas.com - 03/07/2021, 14:57 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengikuti upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melantik pejabat tinggi Polri yaitu Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kalemdiklat Polri, Asrena Kapolri dan Kadivkum Polri. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengikuti upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melantik pejabat tinggi Polri yaitu Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kalemdiklat Polri, Asrena Kapolri dan Kadivkum Polri. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, ada pejabat yang belum mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan berskala mikro dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Disinyalir ada beberapa pejabat yang belum mendukung PPKM darurat dan PPKM mikro," kata Agus, dalam konferensi pers secara virtual yang disiarkan kanal Youtube Kemenkes RI, Sabtu (3/7/2021).

Namun, Agus tak menyebutkan secara jelas siapa pejabat yang dimaksud.

Ia mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk merumuskan pasal-pasal apabila terjadi penolakan penerapan PPKM Darurat dan PPKM berskala mikro dari pejabat.

Baca juga: Hari Pertama PPKM Darurat, Jalan Sudirman-Thamrin Lengang dari Kendaraan

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Jampidum merumuskan pasal-pasal apabila ada pejabat yang menghalangi pelaksanaan PPKM darurat yang akan dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung merumuskan pasal-pasal apabila terjadi tindakan dari oknum-oknum tertentu yang menjual obat lebih mahal dari ketentuan yang berlaku selama masa pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai menimbulkan kesehatan masyarakat terganggu, pihak kejaksaan siap mendukung apapun yang dilakukan Polri dalam menyukseskan PPKM darurat yang sedang digelar," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.