Kabareskrim Sebut Ada Pejabat yang Belum Dukung PPKM Darurat dan PPKM Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, ada pejabat yang belum mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan berskala mikro dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Disinyalir ada beberapa pejabat yang belum mendukung PPKM darurat dan PPKM mikro," kata Agus, dalam konferensi pers secara virtual yang disiarkan kanal Youtube Kemenkes RI, Sabtu (3/7/2021).

Namun, Agus tak menyebutkan secara jelas siapa pejabat yang dimaksud.

Ia mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk merumuskan pasal-pasal apabila terjadi penolakan penerapan PPKM Darurat dan PPKM berskala mikro dari pejabat.

Baca juga: Hari Pertama PPKM Darurat, Jalan Sudirman-Thamrin Lengang dari Kendaraan

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Jampidum merumuskan pasal-pasal apabila ada pejabat yang menghalangi pelaksanaan PPKM darurat yang akan dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung merumuskan pasal-pasal apabila terjadi tindakan dari oknum-oknum tertentu yang menjual obat lebih mahal dari ketentuan yang berlaku selama masa pandemi Covid-19.

"Sampai menimbulkan kesehatan masyarakat terganggu, pihak kejaksaan siap mendukung apapun yang dilakukan Polri dalam menyukseskan PPKM darurat yang sedang digelar," pungkasnya.