Ketua BEM UI: Presiden Inkonsisten antara Pernyataan dan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra menyebut Presiden Joko Widodo kerap kali inkonsisten antara pernyataan dan tindakan yang diambilnya.

"Sudah banyak sebenarnya, bagaimana inkonsistensi antara pernyataan beliau sebagai presiden dengan kebijakan," ujar Leon dalam diskusi virtual, dikutip dari kanal Youtube Sahabat ICW, Jumat (2/7/2021).

Misalnya, kata Leon, inkonsistensi itu tampak ketika pernyataan dan kebijakan berbeda dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Saat Jokowi Bereaksi atas Cap The King of Lip Service dari BEM UI

Presiden berulang kali menyatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di Tanah Air.

Namun, yang terjadi adalah presiden justru menyetujui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, kata Leon, upaya revisi UU tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat.

Menurutnya, jika berniat menguatkan KPK, seharusnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

"Banyak sekali sebenarnya sudah didesak oleh elemen-elemen gerakan, tapi beliau tak mau menerbitkan Perppu, di sini ada kontradiksi," tegas Leon.

Leon menyebut inkonsistensi ini lah yang kemudian BEM UI menyematkan "Jokowi: The King of Lip Service".

"Itu sebenarnya alasan kenapa kami sebut sebagai lip of service," imbuh dia.

Sebelumnya, BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi: The King of Lip Service. Di mana foto Jokowi terlihat tengah mengenakan sebuah mahkota.

Baca juga: Soal Pemanggilan BEM UI, BEM Unsri: Rektorat Tak Boleh Kebiri Kritik Mahasiswa

Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.

Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Presiden Jokowi sudah merespons tudingan BEM UI tersebut. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Oleh karena Indonesia adalah negara demokratis, pihak universitas tak perlu menghalang-halangi.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan adanya budaya tata krama yang dianut bangsa.

Budaya tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara.

"Memiliki budaya kesopansantunan," ujar dia.
Menurut Jokowi, melalui unggahan "Jokowi: The King of Lip Service", BEM UI tengah belajar mengekspresikan pendapat mereka.

Baca juga: Jokowi Nilai Kritik dari BEM UI Bentuk Pembelajaran Menyampaikan Pendapat

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia menyebut cara penyampaian yang dilakukan BEM UI kurang tepat.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukan lah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).