Gus Menteri Minta Mahasiswa KKN UIN Jakarta Dukung Kegiatan Ini

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta mahasiswa untuk mendukung beberapa kegiatan selama kuliah kerja nyata (KKN).

Pertama, kata dia, mahasiswa harus aktif mendukung proses pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Kedua, mahasiswa KKN diimbau untuk mendukung proses pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) agar tercatat dalam sistem.

“Saat ini sudah terdata 70 persen dari 118 juta penduduk di desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Semoga mahasiswa KKN dapat menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDes atau BUMDesa Bersama di desa-desa agar berjalan lancar,” ujar Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Dukung Indonesia Spice Up, Kemendes PDTT Petakan Potensi Bumdes

Sebab, lanjut dia, BUMDesa dan BUMDesa Bersama merupakan upaya pihaknya dalam meningkatkan ekonomi desa. Terlebih, keduanya memiliki posisi strategis karena sudah berbadan hukum.

Pernyataan tersebut Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri sampaikan saat menghadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta secara virtual, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia berpesan, kepada para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan produktif serta aktif dalam melaksanakan KKN.

Terkait pemutakhiran data, Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menjelaskan, akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa sangat penting untuk diperhatikan.

Baca juga: Data Pengguna Dijual Online, Ini Tanggapan LinkedIn

Sebab, imbuh dia, kedua hal tersebut berpengaruh besar dalam mendukung pembangunan desa.

Oleh karenanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus berupaya melengkapi data desa, baik data potensi maupun data masalah.

Hal ini termasuk data terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa juga penting untuk dilengkapi agar kebijakan pembangunan desa dapat tercipta.

Dengan adanya kebijakan pembangunan desa, maka perguruan tinggi akan dimudahkan untuk menentukan lokasi KKN.

Baca juga: Begini Cara KKN ITS Maksimalkan Potensi Desa Wisata di Bali

Utamanya, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa.

Gue Menteri menjelaskan, pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia.

“Targetnya pendataan akan berakhir paling lambat Agustus 2021. Dengan demikian, pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat,” jelasnya.