Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Menteri Minta Mahasiswa KKN UIN Jakarta Dukung Kegiatan Ini

Kompas.com - 01/07/2021, 15:10 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta mahasiswa untuk mendukung beberapa kegiatan selama kuliah kerja nyata (KKN).

Pertama, kata dia, mahasiswa harus aktif mendukung proses pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Kedua, mahasiswa KKN diimbau untuk mendukung proses pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) agar tercatat dalam sistem.

“Saat ini sudah terdata 70 persen dari 118 juta penduduk di desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Semoga mahasiswa KKN dapat menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDes atau BUMDesa Bersama di desa-desa agar berjalan lancar,” ujar Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Dukung Indonesia Spice Up, Kemendes PDTT Petakan Potensi Bumdes

Sebab, lanjut dia, BUMDesa dan BUMDesa Bersama merupakan upaya pihaknya dalam meningkatkan ekonomi desa. Terlebih, keduanya memiliki posisi strategis karena sudah berbadan hukum.

Pernyataan tersebut Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri sampaikan saat menghadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta secara virtual, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia berpesan, kepada para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan produktif serta aktif dalam melaksanakan KKN.

Terkait pemutakhiran data, Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menjelaskan, akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa sangat penting untuk diperhatikan.

Baca juga: Data Pengguna Dijual Online, Ini Tanggapan LinkedIn

Sebab, imbuh dia, kedua hal tersebut berpengaruh besar dalam mendukung pembangunan desa.

Oleh karenanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus berupaya melengkapi data desa, baik data potensi maupun data masalah.

Hal ini termasuk data terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa juga penting untuk dilengkapi agar kebijakan pembangunan desa dapat tercipta.

Dengan adanya kebijakan pembangunan desa, maka perguruan tinggi akan dimudahkan untuk menentukan lokasi KKN.

Baca juga: Begini Cara KKN ITS Maksimalkan Potensi Desa Wisata di Bali

Utamanya, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa.

Gue Menteri menjelaskan, pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia.

“Targetnya pendataan akan berakhir paling lambat Agustus 2021. Dengan demikian, pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat,” jelasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com