Nadiem: Indonesia Perlu Lebih dari 2,2 Juta Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan sebanyak 2,2 juta guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekolah negeri.

Adapun, menurut dia, saat ini Indonesia baru memiliki 1,3 juta guru yang berstatus sebagai ASN atau PPPK sehingga masih memerlukan kurang lebih 900.000 guru.

"Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini kita memerlukan lebih dari 2,2 juta guru," kata Nadiem dalam acara Rakornas BKN yang disiarkan secara daring, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Mendikbud Ristek: PTM Terbatas Ditunda jika PPKM Diberlakukan

Nadiem mengatakan, jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun, pemerintah membutuhkan lebih dari 1 juta guru.

Guru honorer pun, kata dia, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik.

Berdasarkan data yang diterima Nadiem, tahun 2020 jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang.

"Sebagai akibatnya lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya," ujarnya.

"Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstrem di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan di mana terdapat SD negeri yang memiliki satu guru ASN. guru tersebut pun terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan," lanjut dia.

Baca juga: Subsidi Upah Guru Honorer, Kemendikbud Ristek: Segera Cairkan Sebelum 30 Juni

Nadiem juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer yang harus menjadi perhatian bersama terutama masalah gaji.

Ia mengatakan, masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji dalam hitungan ratusan ribu karena sekolah tidak mampu membayar.

"Hal itu dikarenakan perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu sekarang tercatat 88 persen guru non-PNS tidak memiliki sertifikasi di mana 55 persen di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri," ungkapnya.

"Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan," ucap dia.