Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Intervensi, Lonjakan Covid-19 Diprediksi Menurun Oktober, tapi Banyak Korban

Kompas.com - 30/06/2021, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melandai pada awal Oktober 2021 jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang lebih ketat.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi hal ini melalui perhitungannya dengan kondisi Indonesia tetap menerapkan kebijakan PPKM mikro dan 95 persen masyarakat memakai masker.

"Kita baru berakhir, melandainya di September loh, mungkin awal Oktober mulai agak landai," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Tanpa Intervensi, Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Juli, Kematian Bisa Capai 2.000-an Per Hari

Namun, ia mengatakan, akan ada dampak dan korban yang banyak sebelum Indonesia mengalami penurunan kasus Covid-19.

"Tapi perjalanan dari saat ini ke awal Oktober itu luar biasa itu sangat serius dan banyak korban,” ucap dia.

Hal ini sudah terlihat dari angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai lebih dari 400 orang dalam sehari.

Dicky kemudian menyampaikan, puncak kasus lonjakan Covid-19 dapat terjadi di akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2021.

Berdasarkan data hasil perhitungannya, pada  5 Juli sampai 11 Agustus akan menjadi masa puncak lonjakan kasus dengan prediksi sekitar 500.000-an orang per hari yang terinfeksi Covid-19.

Baca juga: IDI Sebut Kasus Covid-19 di India Turun Karena Lockdown, Bukan Ivermectin

Sedangkan, prediksi angka kematian akibat Covid-19 akan mencapai masa puncak di tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus dengan perkiraan kasus mencapai 2.300 orang per hari.

"Dengan skenario saat ini, kita akan pada puncak akhir Juli itu, angka kematian bisa 2.000-an per hari dan dengan kasus infeksi udah di atas 200 ribu perhari, dan udah kolaps ya dan itu berlangsung bisa dua, tiga minggu," ujar Dicky.

Melalui perhitungan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengambil opsi lockdown khususnya di Pulau Jawa.

Penerapan kebijakan lockdown juga harus diikuti dengan pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan vaksinasi yang masif.

"Lockdown ini harus dilakukan terutama di Jawa ya selain 3T yang masif agresif," ujar dia.

"Minimal 500.000 testing dan juga vaksinasi yang sudah harus dilakukan pada hampir semua kelompok, termasuk ibu hamil ya. Jangan lupakan lansia dan komorbid dan juga anaknya 12, 17 tahun," ujar Dicky.

Baca juga: Epidemiolog: Tidak Ada Cara Lain, Lockdown Pulau Jawa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com