Tekan Jumlah Kasus Positif, Pemda Diminta Optimalkan 4 Fungsi Posko Covid-19

KOMPAS.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan empat fungsi pos komando (posko) Covid-19.

Adapun empat fungsi tersebut, antara lain penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing. Implementasi kegiatan ini dinilai masih rendah, yaitu dibawah 1 persen dari kegiatan yang telah dilakukan.

Sebaliknya, Wiku menjelaskan, berdasarkan laporan kinerja posko, edukasi dan sosialisasi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko. Disusul pembagian masker dan penegakan disiplin.

“Maka dari itu, pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal oleh masing-masing daerah. Sebab, posko sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus Covid-19,” jelasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Masyarakat Lakukan Ini

Selain pengoptimalan fungsi, Wiku mengimbau, pemda untuk segera membentuk posko di desa dan kelurahan.

Utamanya, pada lima provinsi penyumbang kasus tertinggi, yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

“Dimohon kepada seluruh provinsi tersebut untuk kembali aktif dalam membentuk posko. Termasuk pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko,” ucapnya.

Menurut Wiku, perkembangan pembentukan posko yang lambat tidak dapat ditoleransi. Pasalnya, pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan secara cepat.

Baca juga: Waspadai Student Burnout di Masa Pandemi Covid-19, Apa Itu?

Untuk itu, posko sebagai salah satu infrastruktur dibutuhkan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dapat berjalan efektif.

“Perlu menjadi perhatian bahwa pengendalian bencana seperti pandemi ini berkejaran dengan waktu. Maka, semakin cepat dan tepat penanganan, situasi akan semakin dapat terkendali,” ujar Wiku.

Tak hanya pemda, ia menilai, keterlibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fungsi posko.

Unsur masyarakat yang dimaksud, seperti jumlah bintara pembina desa (Babinsa) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), tim medis, relawan dan tokoh masyarakat.

Baca juga: 475 Personel TNI Bakal Latih 27.866 Babinsa Jadi Tracer Covid-19

Kendati demikian, keterlibatan unsur masyarakat tersebut harus disesuaikan antara komposisi dengan kebutuhan dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Selain itu, sebut Wiku, masyarakat juga harus terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko secara konsisten dan tidak hanya pada saat situasi genting saja.

“Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu,” ujarnya.

Jumlah posko meningkat secara nasional

Melihat secara nasional, Wiku menyatakan, jumlah posko terbentuk terus mengalami peningkatan.

Selama delapan minggu terakhir, kata dia, jumlah posko bertambah 1.166. Dengan begitu, jumlah totalnya menjadi 19.682 posko dari yang sebelumnya 18.516.

“Namun, jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko,” imbuh Wiku.

Peningkatan ini, lanjut dia, dikejar oleh DKI Jakarta pada satu minggu terakhir dengan kenaikan hingga 38,58 persen. Dengan demikian, pembentukan posko di DKI Jakarta sudah mencapai 100 persen.

Baca juga: UPDATE 29 Juni: Sebaran 20.467 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sementara itu, DIY menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi, yaitu 89,61 persen.

“Namun penambahan poskonya cenderung stagnan selama 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan posko mingguannya tidak lebih dari 1 persen,” jelas Wiku.

Padahal, sebut dia, DIY seharusnya dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan yang belum melakukannya.

Untuk tiga provinsi terakhir, yaitu Jabar, Jateng, dan Jatim menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko terendah, yaitu kurang dari 60.

“Penambahan rata-rata mingguannya juga tidak lebih dari 1 persen pada 8 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan masih adanya sekitar 50-60 persen kelurahan di tiga provinsi tersebut belum membentuk posko,” ucap Wiku.

Antarposko dapat saling bertukar informasi dan belajar

Dalam kesempatan tersebut, Wiku menyarankan, antarposko untuk saling bertukar informasi dan belajar dari pelaksanaan fungsinya.

“Utamanya, posko yang telah berjalan optimal di berbagai kabupaten dan kota. Maka dari itu, penting untuk menjadi perhatian seluruh provinsi agar terus memantau kabupaten dan kota-nya.

Hal tersebut, lanjut dia, termasuk daerah dengan penyumbang kasus tertinggi. Daerah ini harus dapat menginstruksikan desa dan kelurahan di bawahnya untuk meningkatkan pembentukan dan kinerja posko.

Baca juga: Update Corona 25 Juni: 5 Negara Kasus Tertinggi | Indonesia Laporkan Kasus Baru Harian Terbesar

Pemerintah daerah sendiri saat ini tengah mengupayakan pola penanganan terbaik yang disesuaikan dengan karakter wilayahnya masing-masing melalui PPKM mikro.

PPKM mikro memiliki infrastruktur berupa posko dengan fungsi dan keberagaman unsur yang terlibat. Hal ini menjadi modal penting dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat agar berjalan efektif.

Wiku menjelaskan, penting untuk melihat hingga tingkat terkecil, karena permasalahan di tingkat kelurahan dan kabupaten atau kota mungkin saja berbeda.

Cara melihat besaran masalah ini, imbuh dia, menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Klaim Ivermectin Efektif untuk Covid-19, Moeldoko Sebut Sudah Distribusikan ke Anggota HKTI

“Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jabar. Jika dilihat dari tingkat kabupaten dan kota hanya dua daerah dengan kepatuhan rendah. Angka ini terlihat kecil.
Namun, jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah.” jelas Wiku.