Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM UGM Sindir Jokowi dengan Sebutan Presiden Orde (Paling) Baru

Kompas.com - 29/06/2021, 12:45 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum BEM Universitas Indonesia (UI) menyindir Jokowi: The King of Lip Service, BEM Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah lebih dulu menyindir Jokowi sebagai presiden orde (paling) baru.

Sindiran itu dilayangkan BEM UGM melalui Instagram resminya @bemkm_ugm saat Jokowi berulang tahun yang ke-60 pada 21 Juni 2021.

BEM UGM juga memberikan doa panjang periodenya serta sehat selalu (anak dan mantunya).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BEM KM UGM 2021 (@bemkm_ugm)

Baca juga: Saat BEM UI Kritik Jokowi, Rektorat Meradang, Birokrat Kampus Dinilai Terkurung di Menara Gading

Dalam unggahan yang sama, BEM UGM juga melayangkan surat untuk Jokowi. Surat itu terlihat penuh dengan ucapan selamat dalam bentuk satire.

Berikut isi pesannya:

Dari: Rakyat
Untuk: Pak Presiden

  1. Semoga masih ingat dengan janji Kampanye 2019 lalu :) (Penyelesaian kasus HAM berat masa lalu).
  2. Semoga semakin dewasa dalam menanggapi kritik dan masukan dari rakyat! (UU ITE dan RKUHP dikondisikan nggih Pak).
  3. Semoga produk hukumnya berpihak (kembali) kepada rakyat! (UU Cipta Kerja dan UU Pelemahan Demokrasi Lainya mohon segera dicabut pak).
  4. Semoga ekonomi Indonesia segera pulih! (Sembako jangan dipajekin pak, susahh makannya nanti hehe),
  5. Dan terakhir, semoga Indonesia semakin berjaya! (Negaranya yaa pak yang berjaya, jangan kroni-kroninya)

Sebelum menutup surat, BEM UGM menyampaikan agar Jokowi bisa merestorasi demokrasi Indonesia.

Baca juga: Rektorat Panggil BEM UI Usai Kritik Jokowi, Kontras: Pemberangusan Kebebasan Akademik

Kembali sindir Jokowi

Tidak hanya BEM UGM, Aliansi Mahasiswa UGM juga mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo sebagai "Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan".

Pernyataan ini senada dengan kritik yang disampaikan BEM UI sebelumnya.

Ucapan itu disampaikan melalui poster yang diunggah di akun media sosial Twitter Aliansi Mahasiswa UGM @UGMBergerak pada Minggu (27/6/ 2021).

Tampak pula di poster dua judul berita tentang pernyataan Joko Widodo tentang masyarakat yang perlu memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

Baca juga: Aktivis BEM UI Diretas, Safenet Nilai Bentuk Represi Digital

Ketua BEM Keluarga Mahasiswa (KM) UGM Muhammad Farhan mengatakan, unggahan di akun Twitter Aliansi Mahasiswa UGM merupakan keresahan mahasiswa.

"Secara tegas kami akan sampaikan bahwa apa yang dikeluarkan oleh akun Twitter Aliansi Mahasiswa UGM merupakan fakta-fakta yang jelas dan mewakili keresahan mahasiswa," kata Muhammad Farhan, Senin (28/06/2021).

Farhan menyampaikan sikap BEM KM UGM termasuk dalam yang disuarakan Aliansi Mahasiswa UGM. Anggota BEM KM UGM merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa UGM.

Baca juga: Ketua BEM UI Mengaku Diminta Takedown Konten Instagram Berisi Kritikan pada Jokowi

Jokowi, kata Farhan, seharusnya tidak perlu mengumbar janji jika tidak bisa menepati.

Selain itu, karena tidak bisa menepati sebaiknya merevisi apa yang telah disampaikan ke masyarakat.

"Jika memang tidak bisa mengakomodasi kritik terutama dari mahasiswa, sebaiknya tidak perlu mengumbar janji dan sebaiknya merevisi apa yang sudah disampaikan kepada publik," tegasnya.

Baca juga: Poster Jokowi: The King of Lip Service yang Berujung Pemanggilan BEM UI dan Peretasan Media Sosial

Farhan juga angkat bicara terkait BEM UI yang dipanggil oleh pihak kampus usai menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service.

Secara tegas, BEM KM UGM mengecam segala bentuk pembungkaman, khususnya pembungkaman kepada para mahasiswa.

***

(Penulis: Wijaya Kusuma | Editor: Valdy Arief)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com