Kompas.com - 29/06/2021, 09:34 WIB
Tangkapan layar zona merah 20 Juni Peta RisikoTangkapan layar zona merah 20 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah tak lagi menetapkan kebijakan berdasar zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Sebab, menurut dia, mayoritas wilayah di Indonesia kini berada di zona merah virus corona.

"Sekarang sudah tidak ada lagi zona merah, hijau, kalau pun dia zona hijau maka dia hanya menunggu waktu untuk menjadi zona merah," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

"Kalaupun minggu ini hijau, minggu depan bisa merah, bisa hitam. Jadi hanya menunggu waktu saja karena mobilitas tidak disetop," tuturnya.

Baca juga: 37 Keluarga di Satu RW di Depok Positif Covid-19, Ketua RW: Kami Seharusnya Masuk Zona Hitam

Slamet mendorong agar pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas secara besar-besaran di seluruh daerah.

Hal ini menyusul tingginya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran yang disertai dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Slamet menyebut, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro kini tak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini nggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, 2 minggu aja cukup atau 3 minggu lah," ujarnya.

Jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal 4 jam.

Baca juga: Dikepung Zona Merah, Pendakian Gunung Merbabu Tutup Lagi Mulai 29 Juni 2021

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi.

Slamet menyarankan supaya penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional 4 jam.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga diminta menutup sementara akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Slamet menyebut, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh masuknya virus corona varian delta yang menyebar begitu cepat, bukan lagi tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan nggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, nggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Baca juga: Terus Meluas, Kini 25 Daerah di Jawa Tengah Jadi Zona Merah Covid-19

Jika penutupan akses masuk ke Indonesia tak bisa dilakukan secara total, disarankan supaya pemerintah memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air. Misalnya, dari yang semula 5 hari diperpanjang menjadi 10 hari.

Paling penting, kata Slamet, pembatasan mobilitas masyarakat dilakukan secara besar-besaran.

"Jadi menurut kami Pulau Jawa harus PSBB diperketat seperti dulu lagi," kata dia.

Untuk diketahui, penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir terus mengalami lonjakan drastis.

Berdasar data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sejak Minggu (27/6/2021) hingga Senin (28/6/2021), penambahan pasien positif Covid-19 tercatat mencapai 20.694 orang.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.135.998 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu.

Baca juga: Daftar 10 RT Zona Merah di Jakarta

Terkait usulan sejumlah pihak yang mendorong pemerintah kembali menerapkan PSBB, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah angkat bicara.

Ia menyebut, PPKM skala mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia lantaran tak mematikan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, Jokowi mengaku menghargai setiap usalan yang masuk, termasuk soal penerapan PSBB secara nasional atau lockdowon.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.