Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Percepat Program Vaksinasi terhadap Ibu Hamil, Balita, dan Anak-Anak

Kompas.com - 26/06/2021, 11:20 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi ibu hamil, balita, dan anak-anak.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Percepatan Vaksinasi dan Penanganan Ibu Hamil, Balita, dan Anak-anak yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dan kementerian/lembaga terkait pada Jumat (26/6/2021).

Berdasarkan data klaim biaya Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, kasus Covid-19 banyak menyerang ibu hamil dan bayi baru lahir.

Baca juga: POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Bantu Cegah Gejala Berat Bila Terpapar Corona

Jumlah kasus Covid-19 pada ibu hamil mencapai 35.099 orang, sedangkan bayi baru lahir usia 0-12 bulan yang terkena Covid-19 sebanyak 24.591 orang.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir pun meminta agar percepatan vaksin difokuskan pada produksi vaksin nasional.

Ia mendorong agar vaksin buatan nasional bisa segera diproduksi sehingga Indonesia tidak bergantung dengan vaksin internasional.

"Untuk jaga-jaga kemungkinan yang tidak dikehendaki dalam pengadaan vaksin, saya usul, saya sarankan sebaiknya kita lebih fokus pada percepatan produksi vaksin nasional," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis.

Baca juga: POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

"Bagaimana diupayakan vaksin produksi nasional ini betul-betul bisa segera sehingga kita tidak tergantung pada pasar internasional," ujar dia.

Selanjutnya, Airlangga Hartarto memastikan pasokan vaksin saat ini sudah mencukupi.

Menurut dia, program percepatan vaksinasi sudah dapat dilakukan, terutama untuk ibu hamil, menyusui, balita, dan anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com