Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Percepat Program Vaksinasi terhadap Ibu Hamil, Balita, dan Anak-Anak

Kompas.com - 26/06/2021, 11:20 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi ibu hamil, balita, dan anak-anak.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Percepatan Vaksinasi dan Penanganan Ibu Hamil, Balita, dan Anak-anak yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dan kementerian/lembaga terkait pada Jumat (26/6/2021).

Berdasarkan data klaim biaya Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, kasus Covid-19 banyak menyerang ibu hamil dan bayi baru lahir.

Baca juga: POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Bantu Cegah Gejala Berat Bila Terpapar Corona

Jumlah kasus Covid-19 pada ibu hamil mencapai 35.099 orang, sedangkan bayi baru lahir usia 0-12 bulan yang terkena Covid-19 sebanyak 24.591 orang.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir pun meminta agar percepatan vaksin difokuskan pada produksi vaksin nasional.

Ia mendorong agar vaksin buatan nasional bisa segera diproduksi sehingga Indonesia tidak bergantung dengan vaksin internasional.

"Untuk jaga-jaga kemungkinan yang tidak dikehendaki dalam pengadaan vaksin, saya usul, saya sarankan sebaiknya kita lebih fokus pada percepatan produksi vaksin nasional," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis.

Baca juga: POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

"Bagaimana diupayakan vaksin produksi nasional ini betul-betul bisa segera sehingga kita tidak tergantung pada pasar internasional," ujar dia.

Selanjutnya, Airlangga Hartarto memastikan pasokan vaksin saat ini sudah mencukupi.

Menurut dia, program percepatan vaksinasi sudah dapat dilakukan, terutama untuk ibu hamil, menyusui, balita, dan anak-anak.

Kemudian, Airlangga menyebutkan, berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 400.000 bidan yang akan diberdayakan untuk optimalisasi vaksinasi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.

"Tentu dengan tambahan bidan ini diharapkan bisa 1 juta (vaksinasi) perhari. Dengan skema memanfaatkan seluruh bidan, maka tentu angka 1,5-2 juta ini bisa tercapai," papar Airlangga.

Selain itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, ada sekitar 400.000 bidan yang bisa membantu percepatan vaksinasi ibu hamil dan anak.

Baca juga: Efek Samping Vaksin Covid-19 pada Ibu Hamil yang Mungkin Muncul

Dari jumlah itu, ada sekitar 250.000 memiliki homebase sebagai tempat kerja, 38.000 mempunyai izin praktik mandiri, sedangkan sisanya merupakan lulusan baru akademi kebidanan.

"Masing-masing provinsi sudah memiliki pendidikan bidang sehingga minat tersebar secara merata. Secara teknis, kami akan mengikuti arahan Pak Menteri," ucap Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com