Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Kompas.com - 23/06/2021, 17:06 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan menuju podium untuk memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo berjalan menuju podium untuk memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Hal ini karena PPKM mikro bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi mengatakan, kasus Covid-19 belakangan memang meningkat sangat tajam. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Hal itu berakibat pada peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hadapi Ujian Berat karena Wabah Covid-19 Kembali Merebak

Dengan memburuknya situasi tersebut, Jokowi mengaku menerima banyak masukan, baik dari pribadi, kelompok, maupun masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu usulan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown.

Pemerintah pun telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, juga pengalaman-pengalaman dari negara lain.

Dari situ, disimpulkan bahwa PPKM skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat. Oleh karenanya, ia meminta publik tak lagi memperdebatkan persoalan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Sedianya, laju penyebaran virus corona dapat terkendali jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik.

Namun, kata Jokowi, saat ini penerapan PPKM mikro masih belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.

"Untuk itu saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM mikro. Optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," katanya.

Jokowi juga mengajak masyarakat lebih disiplin dalam menghadapi pandemi. Ia mengingatkan warga untuk tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Bersamaan dengan itu, presiden mengimbau warga tak menolak vaksinasi virus corona. Semakin cepat vaksinasi rampung, kata Jokowi, herd immunity atau kekebalan komunal akan segera terbentuk.

"Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.