Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi IV DPR Ini Upayakan Pengrajin Genting di Sampang Dapat Bantuan Alat Kerja

Kompas.com - 21/06/2021, 14:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet Ariyadi mengatakan, pihaknya akan membantu menyampaikan keluhan pengrajin genting di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ke pemerintah pusat.

Keluhan yang disampaikan, yakni produksi genting di Desa Tlambah masih menggunakan peralatan yang sangat terbatas dan dilakukan secara manual.

“Saya bantu sampaikan ke pusat perihal keluhan pengrajin di Kecamatan Karang Penang ini, walau tidak terkait dengan bidang di komisi yang saya tempati sekarang," katanya usai meninjau ke lokasi pengrajin genting seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Keluhan itu pun dinilai penting karena sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat yang masih bertahan, selain sektor pertanian.

Baca juga: Ketua DPR: Pancasila Harus Jadi Dasar dan Tujuan dalam Setiap Aturan Hukum

"Kebutuhan pengrajin genting saat ini mesin pengolah tanah liat yang nantinya lebih memudahkan mereka dalam menyiapkan tanah liat untuk di proses jadi genting," ucap politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Adapun, Kecamatan Karang Penang memang sejak dulu sangat terkenal dengan pengrajin gentingnya. Produksi gentingnya pun terkenal sangat berkualitas dan sudah dikirim ke beberapa kota di Jawa Timur, bahkan hingga Jakarta.

Selain itu, produksi genting dari kecamatan tersebut juga sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sampang, khususnya Kecamatan Karang Penang.

Dalam peninjauan ini, Slamet turut didampingi kru Suara Dapil TVR Parlemen yang melihat langsung produksi genting secara manual, sekaligus mendengar keluhan pengrajin dan para kepala desa.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com