Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Kompas.com - 19/06/2021, 23:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari membeberkan alasan mengapa muncul ide wacana memasangkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu alasannya, ia optimis pasangan ini akan mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat.

Selain itu, yang menarik adalah ia meyakini, pasangan Jokowi-Prabowo mampu membuat Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) saja.

"Supaya enggak terjadi polarisasi ekstrim, maka Jokowi-Prabowo gabung saja. Cebong dan Kampret gabung. Lawan kotak kosong. Insya Allah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," kata Qodari seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

"Kalau mereka gabung, saya percaya akan satu calon saja. Lawan kotak kosong," tambah dia.

Adapun hal tersebut disampaikan Qodari sesaat sebelum acara syukuran peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 di Jakarta, Sabtu siang.

Kendati demikian, Qodari yang juga didapuk sebagai Penasihat Jok-Pro 2024 menyatakan bahwa usulan tersebut kembali kepada keputusan pemimpin yang akan maju pada ajang Pilpres 2024.

"Saya kira kembali pada pemimpin itu sendiri. Jokowi Prabowo mau bertemu masyarakat dan mau dengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Ia menyadari, gagasan mengusung Jokowi-Prabowo tentu akan menuai pro dan kontra. Sebab, dengan demikian akan muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Qodari menegaskan bahwa gagasan itu demi menekan ongkos politik yang bisa terlampau mahal pada 2024.

Senada dengan Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono menyampaikan bahwa salah satu alasan dirinya mendukung gerakan tersebut adalah rasa khawatir akan polarisasi ekstrim yang mungkin terjadi di 2024.

"Pak Jokowi harus 3 periode. Kita semua bertemu, ada satu titik bahwa Pak Jokowi harus berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini untuk mencegah polarisasi ekstrem," ucap Ivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com