Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengaku sepakat dengan pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang membuka opsi menerapkan lockdown.

Dicky menilai, ia sendiri juga akan melakukan hal serupa jika melihat peningkatan kasus yang terjadi beberapa minggu belakangan di Pulau Jawa.

"Sangat tepat memang. Ini bukti bahwa memang di daerah Jawa ini menurut saya dalam situasi yang kritis. Kalau saya misalnya ditanya, ya saya akan ambil opsi lockdown ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Akan tetapi, Dicky mengusulkan agar opsi lockdown hendaknya diterapkan serentak di seluruh daerah.

Hal itu karena ia berpandangan, peningkatan kasus Covid-19 sudah menyebar ke hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Akan sangat jauh lebih efektif kalau ini dilakukan bersama, setara, karena masalahnya ini sudah menyebar," ujarnya.

Baca juga: Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Wawali Yogyakarta: Masyarakat Jangan Panic Buying

Selain itu, Dicky mengatakan bahwa opsi lockdown berguna untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam meminimalisasi penyebaran kasus.

Terlebih, ia mengingatkan akan adanya ancaman varian delta Covid-19 yang dinilainya sangat berbahaya.

"Maka PSBB atau lockdown-nya ini harus serentak. Ini untuk memperoleh hasil yang signifikan dan meminimalisasi penyebaran," tuturnya.

Kendati demikian, apabila opsi lockdown hendak diterapkan, maka harus ada koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Dicky meminta apabila opsi lockdown dilakukan serentak, maka pemerintah pusat memiliki peran yang sangat besar guna membantu menyiapkan proses lockdown di sejumlah daerah.

"Terutama menyiapkan proses di daerah yang kapasitasnya atau daya dukungnya lemah. Karena ini kan ada masyarakat yang harus didukung secara ekonomi selama lockdown berlaku," jelasnya.

Ia mengingatkan, pemerintah harus tetap mendukung kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang tentu akan berdampak setelah diterapkannya lockdown.

Baca juga: Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Pemerintah diminta memperhatikan masyarakat yang akan terdampak dari adanya kebijakan lockdown.

"Karena hal ini tentu akan berdampak sangat signifikian ya bagi ekonomi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya misalnya harus aktivitas keluar rumah. Atau pekerjaannya tidak tetap. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan," pinta Dicky.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi menerapkan lockdown.

Sebab, dalam dua hari terakhir, kasus Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus.

Menurut Sultan, Lockdown merupakan pilihan terakhir untuk menekan kasus Covid-19, mengingat saat ini DIY telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Kita kan sudah bicara mengontrol di RT, RW, kalau gagal terus arep ngopo meneh (kalau gagal terus mau apalagi). Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown total kan gitu,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).