Salin Artikel

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengaku sepakat dengan pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang membuka opsi menerapkan lockdown.

Dicky menilai, ia sendiri juga akan melakukan hal serupa jika melihat peningkatan kasus yang terjadi beberapa minggu belakangan di Pulau Jawa.

"Sangat tepat memang. Ini bukti bahwa memang di daerah Jawa ini menurut saya dalam situasi yang kritis. Kalau saya misalnya ditanya, ya saya akan ambil opsi lockdown ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Akan tetapi, Dicky mengusulkan agar opsi lockdown hendaknya diterapkan serentak di seluruh daerah.

Hal itu karena ia berpandangan, peningkatan kasus Covid-19 sudah menyebar ke hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Akan sangat jauh lebih efektif kalau ini dilakukan bersama, setara, karena masalahnya ini sudah menyebar," ujarnya.

Selain itu, Dicky mengatakan bahwa opsi lockdown berguna untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam meminimalisasi penyebaran kasus.

Terlebih, ia mengingatkan akan adanya ancaman varian delta Covid-19 yang dinilainya sangat berbahaya.

"Maka PSBB atau lockdown-nya ini harus serentak. Ini untuk memperoleh hasil yang signifikan dan meminimalisasi penyebaran," tuturnya.

Kendati demikian, apabila opsi lockdown hendak diterapkan, maka harus ada koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Dicky meminta apabila opsi lockdown dilakukan serentak, maka pemerintah pusat memiliki peran yang sangat besar guna membantu menyiapkan proses lockdown di sejumlah daerah.

"Terutama menyiapkan proses di daerah yang kapasitasnya atau daya dukungnya lemah. Karena ini kan ada masyarakat yang harus didukung secara ekonomi selama lockdown berlaku," jelasnya.

Ia mengingatkan, pemerintah harus tetap mendukung kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang tentu akan berdampak setelah diterapkannya lockdown.

Pemerintah diminta memperhatikan masyarakat yang akan terdampak dari adanya kebijakan lockdown.

"Karena hal ini tentu akan berdampak sangat signifikian ya bagi ekonomi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya misalnya harus aktivitas keluar rumah. Atau pekerjaannya tidak tetap. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan," pinta Dicky.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi menerapkan lockdown.

Sebab, dalam dua hari terakhir, kasus Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus.

Menurut Sultan, Lockdown merupakan pilihan terakhir untuk menekan kasus Covid-19, mengingat saat ini DIY telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Kita kan sudah bicara mengontrol di RT, RW, kalau gagal terus arep ngopo meneh (kalau gagal terus mau apalagi). Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown total kan gitu,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/19/19300011/sepakat-dengan-sultan-hb-x-soal-opsi-lockdown-epidemiolog-usul-dilakukan

Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke