Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber energi dalam negeri.

Salah satu yang dioptimalisasi yakni jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Tercatat, hingga 2020 gas bumi yang telah disalurkan untuk rumah tangga mencapai 696.011 sambungan rumah (SR). Jumlah ini diharapkan dapat meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang.

"Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (18/6/2021).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga lebih efisien dan aman. Sektor ini juga membuka kesempatan baik untuk investasi.

Di saat bersamaan, pemerintah terus mempercepat proyek gasifikasi batu bara menjadi DME.

Ditargetkan, proyek gasifikasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025.

Moeldoko mengatakan, percepatan proyek gasifikasi batu bara sudah berulang kali dibahas dalam sidang kabinet.

Beragam terobosan itu, kata Moeldoko, sejalan dengan upaya pemenuhan permintaan di tengah menurunnya produksi minyak dan gas (migas). Upaya itu juga bertujuan untuk menekan impor.

Baca juga: Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Moeldoko mengingatkan, Indonesia merupakan net importir minyak bumi sejak 2004.

"Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengoptimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait hal ini, Moeldoko menyebut Menteri Sosial berupaya memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

"Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Moeldoko pun memastikan transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, mulai dari keberlanjutan pembangunan, hingga kapasitas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia mengatakan, transformasi subsidi merupakan bagian dari upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19

"Sehingga perlu  cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali," kata dia.