Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Kompas.com - 29/01/2021, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyampaikan, ada 104 konsensi pertambangan yang belokasi di kawasan rawan gempa.

Sebanyak 104 konsesi itu, kata dia, luasnya mencapai 1,6 juta hektar atau setara dengan setengah luas Belgia.

Menurut Koordinator Jatam Merah Johansyah, konsesi perusahaan tambang ini tak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mengizinkan pembangunan apa pun di kawasan rawan bencana.

"Presiden Jokowi setahun yang lalu pernah mengatakan jangan kasih izin termasuk izin pembangunan apapun di kawasan-kawasan rentan bencana," ujar dia dalam diskusi publik bertajuk "Dosa Oligarki Derita Rakyat", Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Kesehatan dan Psikososial Perempuan-Anak Korban Bencana Harus Diperhatika

Padahal, konsesi tersebut ditolak masyarakat setempat. 

Jatam mencatat, ada 10 perusahaan tambang yang mendapatkan penolakan masyarakat, di antaranya Agincourt Resources, Sinar Indah Persada, Citra Palu Mineral, J Resources Bolaang Mongondow, Gorontalo Minerals.

Kemudian, Indotan Sumbawa Barat, PT Trio Kencana, PT Dairi Prima Mnineral, Meridien Inti Energy, dan Vale Indonesia Tbk.

"Termasuk 10 PLTU batu bara yang terus dipaksakan berada di kawasan risiko gempa dan rawan tsunami," kata dia.

Baca juga: 6 Lagi Pekerja Terjebak di Lubang Galian Tambang Ditemukan Meninggal,Tubuhnya Bengkak

Adapun 10 PLTU tersebut di antaranya PLTU Suralaya, PLTU Kendari 3, PLTU Labuhan Angin, PLTU Lontar, PLTU Nii Tanasa, PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Panau.

Kemudian, PLTU Sebalang, PLTU Teluk Sepang, dan PLTU Teluk Sirih.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.