Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kompas.com - 18/06/2021, 08:46 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan tiga isu utama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA khusus Wanita Tangerang Selatan (Tangsel).

Tiga isu utama yang dimaksud antara lain mengenai over atau kelebihan kapasitas, pungutan liar (pungli), dan tentang pengawasan lalu lintas barang ilegal dalam lapas.

"Pertama, persoalan kelebihan kapasitas lapas. Hal ini menjadi atensi kami untuk menjamin pemenuhan aspek kemanuasiaan dan kesehatan," jelas Habib Aboe saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).

Sebab, kata dia, kelebihan kapasitas dapat membawa dampak buruk terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Terlebih, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini, over kapasitas berpotensi besar dalam penularannya.

Baca juga: Dampak Positif di Balik Kebiasaan Baru dari Era Pandemi Virus Corona

Terkait permasalahan kedua, Habib Aboe menyatakan, komisi hukum DPR ingin memastikan bahwa Lapas Tangsel bebas dari praktik pungli.

"Kami melihat ke lapangan untuk mengkonfirmasi bahwa pelayanan telah dilakukan sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu, integritas para personel di lapas sangat penting. Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait agar belajar dari kasus sebelumnya.

Baca juga: Membentengi Integritas

Untuk diketahui, lapas Tangerang pernah tersangkut dalam kasus pelarian seorang narapidana (napi). Pelarian ini dilakukan oleh dua personel dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun permasalahan ketiga, Habib Aboe mengatakan, pihaknya juga ingin melihat pengamanan dalam lapas terkait pencegahan lalu lintas barang ilegal.

“Hal ini sangat penting. Pasalnya, kemarin ada kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba) berupa 1,1 ton sabu yang ternyata dikendalikan dari dalam lapas. Namun, kasus ini telah berhasil diungkap Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” imbuh dia.

Baca juga: Puluhan Napi Bandar Narkoba di Lapas Kelas I Tangerang Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security

Dari kasus tersebut, kata Habib Aboe, bukan tidak mungkin jika napi bisa membawa barang ilegal seperti handphone masuk ke dalam lapas.

“Sehingga mereka bisa mengatur peredaran narkoba dari dalam lapas dengan leluasa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com