Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menyerahkan kebijakan bekerja dari kantor atau bekerja dari rumah kepada pimpinan di masing-masing kementerian dan lembaga.

Sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah," ujar Tjahjo dalam keterangan video yang disampaikan kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).

"Kemenpan RB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depannya. Tetapi yang penting ASN harus tetap produktif harus tetap sehat tetap menerapkan protokol kesehatan," tegas Tjahjo.

Baca juga: Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Politisi PDI-P itu mengatakan yang terpenting ASN harus tetap produktif meskipun bekerja di masa pandemi Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan kala bekerja dari rumah atau kantor.

Ia pun mengatakan selama ini kementeriannya selalu berkorodinasi dengan BNPB, Kemenkes, dengan Satgas Covid-19 untuk mencermati perkembangan dan dinamika di beberapa daerah berstatus zona merah. Khususnya DKI Jakarta yang mengalami peningkatan tajam kasus Covid-19

Pihaknya juga menerima masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga tentang perlunya lockdown di kantor pemerintahan. Usulan itu bertujuan mensterilkan kantor kementerian dan lembaga dari penularan Covid-19.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Jakarta kembali meledak. Hari ini, Kamis (17/6/2021), terdapat 4.144 kasus baru Covid-19 dari hasil pemeriksaan PCR terhadap 16.499 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, lonjakan kasus tersebut merupakan lonjakan dengan jumlah kasus kedua tertinggi sejak pandemi Covid-19 melanda.

Baca juga: Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Tambahan kasus tertinggi terjadi pada 7 Februari 2021 dengan 4.213 kasus.

"Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada 7 Februari 2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari," ucap Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).