BNPB Utang Biaya Hotel Isolasi Pasien Covid-19, Satgas: Dilunasi Segera Setelah Dana Tersedia

Kompas.com - 17/06/2021, 18:21 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021). Dok. BNPBJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga kini masih menunggak pembayaran sejumlah hotel yang digunakan sebagai fasilitas isolasi bagi pasien Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal melunasi utang tersebut segera setelah alokasi dana tersedia.

"BNPB berkomitmen dan akan terus berupaya untuk melunasi tunggakan kepada hotel-hotel yang menyediakan layanan isolasi mandiri sesegera mungkin setelah alokasi dana tersedia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Wiku tak menyebut secara detail target pemerintah untuk melunasi tunggakan hotel.

Namun, ia memastikan, BNPB dan Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan terkait upaya pembayaran tersebut.

"Saat ini BNPB dan Kementerian Keuangan telah membahas terkait pembayaran fasilitas isolasi tersehut di hotel-hotel," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk diketahui, pemerintah saat ini berutang Rp 140 miliar ke 31 hotel di Jakarta untuk biaya isolasi terkendali pasien Covid-19.

Baca juga: Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Utang tersebut merupakan pembiayaan periode Januari sampai dengan 15 Juni 2021. Total tagihan sebenarnya Rp 200 miliar, tetapi yang baru dibayarkan Rp 60 miliar.

"Khusus DKI untuk (utang) hotel Rp 200.711.910.000 dan baru kami bayar talangan Rp 60 miliar," kata Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (8/6/2021).

Dody mengatakan, anggaran pembiayaan hotel itu belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Kondisi tersebut memaksa BNPB menghentikan sementara pembiayaan hotel untuk isolasi pasien Covid-19 di Jakarta mulai 15 Juni 2021.

Baca juga: Ini Alasan BNPB Alihkan Pembiayaan Hotel untuk Isolasi Mandiri ke Pemda

Tak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk mengalihkan pembiayaan hotel isolasi pasien Covid-19 ke pemerintah daerah (pemda).

Wiku sebelumnya menyampaikan bahwa rencana peralihan pembiayaan itu telah disepakati kementerian/lembaga terkait dan pemda.

"Melalui kesepakatan kementerian/lembaga terkait dan jajaran pemerintah daerah, pembiayaan isolasi mandiri yang awalnya tersentral oleh pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan terdesentraslisasi kepada pemerintah daerah," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X