Megawati, Prabowo, dan Airlangga Dinilai Akan Jadi "King Maker" dan "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Kompas.com - 17/06/2021, 18:03 WIB
Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung Dokumentasi PDI-PMegawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak LSI Denny JA menilai, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi sosok king maker atau queen maker pada Pemilihan Presiden 2024.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby beralasan, PDI-P, Gerindra, dan Golkar memiliki perolehan suara yang cukup besar sebagai modal untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Mengapa ada tiga tokoh ini yang kita sebut sebagai king atau queen maker 2024, karena pertama mereka sudah kantongi minimal 3/4 tiket atau tiket penuh," kata Adjie dalam konferensi pers, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Megawati: Ada yang Bilang Saya Memuji Diri Sendiri...

Adjie menyampaikan, berdasarkan aturan perundang-undangan, syarat pencalonan presiden memiliki 20 persen kursi di DPR atau setara dengan 115 kursi.

Dengan syarat tersebut, PDI-P yang memiliki 128 kursi di parlemen dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri, sedangkan Golkar dan Gerindra yang masing-masing memiliki 85 dan 78 kursi hanya perlu berkoalisi dengan satu partai untuk dapat mengusung calon presiden.

Adjie juga mengatakan, Megawati sebagai queen maker diprediksi tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita lihat queen maker Megawati Soekarnoputri saat ini kita lihat kecenderungannya adalah cenderung menjadi tokoh bangsa atau ibu bangsa, artinya kecil kemungkinan atau tidak terlihat intensi dari Ibu Mega untuk maju sebagai capres ataupun cawapres lagi," kata Adjie.

Sementara itu, berbeda dengan Megawati, Airlangga dinilai memiliki potensi menjadi capres maupun cawapres meski tingkat elektabilitasnya masih terbilang rendah hingga saat ini.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Namun, Adjie mengatakan, elektabilitas rendah tidak menjadi persoalan besar bila nantinya Airlangga memilih untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Untuk posisi cawapres terkadang pertimbangan dalam koalisi atau pertimbangan seorang capres tidak hanya berkaitan dengan elektabilitas, ada pertimbangan-pertimbangan lain," ujar dia.

Menurut Adjie, hal itu terbukti ketika Ma'ruf Amin dipilih sebagai calon wakil preisden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 meski elektabilitas Ma'ruf saat itu masih rendah.

Sementara itu, Adjie menilai, Prabowo berpeluang besar untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 karena Gerindra hanya butuh berkoalisi dengan satu partai dan tingkat elektabilitas Prabowo pun terbilang tinggi.

Baca juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Menurut Adjie, peluang Prabowo untuk maju sebagai cawapres justru kecil karena Menteri Pertahanan itu telah dua kali maju sebagai calon presiden.

"Kalau call-nya adalah cawapres, itu adalah Prabowo 12 tahun yang lalu ketika Pemilu 2009 itu beliau sebagai cawapres. Namun, di 2014 dan 2019 Prabowo sudah menjadi calon presiden sehingga sulit kita bayangkan kalau kemudian Prabowo bersedia untuk jadi cawapres," kata Adjie.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X