Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Menteri Keuangan, Wapres Bahas Pendanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 17/06/2021, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tentang pendanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pada Kamis (17/6/2021).

Adapun, Ma'ruf merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Keuangan berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021 karena berdasarkan Inpres, Wapres bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Kamis.

Baca juga: Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Ia mengatakan, pembahasan pendanaan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni tetapi belum ada pergerakan untuk melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Wapres, kata dia, menginginkan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa segera dilakukan.

"Karena pembangunan Papua ada di berbagai kementerian lembaga, itulah yang harus dikonsolidasi," kata dia.

Tidak akan lama lagi, ujar Masduki, pada akhir Juni atau awal Juli, Wapres Ma'ruf juga akan mengusulkan kepada Presiden untuk segera menggelar rapat terbatas.

Terutama dalam mengkonsolidasikan rencana pembangunan di Papua tersebut agar dipercepat berdasarkan dana-dana yang ada di APBN.

Baca juga: Wapres: Isu Terorisme Tingkatkan Ketidakpastian

Setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan ini, selanjutnya akan ada koordinasi lainnya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa dipercepat.

Terlebih, sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk membahas tentang keamanan di Papua.

"Jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan kesejahteraan di pihak lain akan terus dijalankan. Itu juga dalam rangka Wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya," ucap Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com