Panggil Menteri Keuangan, Wapres Bahas Pendanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 17/06/2021, 17:07 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tentang pendanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pada Kamis (17/6/2021).

Adapun, Ma'ruf merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Keuangan berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021 karena berdasarkan Inpres, Wapres bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Kamis.

Baca juga: Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Ia mengatakan, pembahasan pendanaan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni tetapi belum ada pergerakan untuk melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Wapres, kata dia, menginginkan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa segera dilakukan.

"Karena pembangunan Papua ada di berbagai kementerian lembaga, itulah yang harus dikonsolidasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak akan lama lagi, ujar Masduki, pada akhir Juni atau awal Juli, Wapres Ma'ruf juga akan mengusulkan kepada Presiden untuk segera menggelar rapat terbatas.

Terutama dalam mengkonsolidasikan rencana pembangunan di Papua tersebut agar dipercepat berdasarkan dana-dana yang ada di APBN.

Baca juga: Wapres: Isu Terorisme Tingkatkan Ketidakpastian

Setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan ini, selanjutnya akan ada koordinasi lainnya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa dipercepat.

Terlebih, sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk membahas tentang keamanan di Papua.

"Jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan kesejahteraan di pihak lain akan terus dijalankan. Itu juga dalam rangka Wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya," ucap Masduki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X