Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 15/06/2021, 22:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan.

Muzani menilai, lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini merupakan akibat dari melemahnya kontrol pemerintah pusat.

"Dengan sinergisitas itu maka diharapkan penularan covid bisa kita tekan. Misalnya dengan mendirikan kembali pos-pos satgas covid di perbatasan antarprovinsi, kota dan kabupaten,” kata Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

“Termasuk pengawasan protokol kesehatan yang ketat di pusat-pusat keramaian seperti di pasar tradisional, di mal-mal, di perkantoran, dan juga di tempat-tempat wisata," imbuh dia.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah telah menggalakkan disiplin protokol kesehatan, antara lain dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak fisik dan memakai masker di ruang publik.

Muzani memahami pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dapat membuat semua pihak jenuh. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk terus-menerus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebab, keselamatan manusia semua hanya dapat dijamin oleh kedisiplinan menaati protokol kesehatan.

"Kita sadar masa pandemi ini membuat kita jenuh. Memakai masker setiap hari, tidak boleh berkerumun, semua aktivitas dibatasi dengan alasan protokol kesehatan, yang pada akhirnya membuat kita jenuh," ucap dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Muzani juga menyampaikan pemerintah tidak boleh lelah sedikitpun untuk terus mengingatkan kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

"Selain mentaati protokol kesehatan, upaya meningkatkan jumlah vaksinasi juga penting dilakukan kepada masyarakat guna menekan angka penularan virus," kata Muzani.

Diberitakan, dalam beberapa hari terkahir ini kasus positif Covid-19 berkisar di angka 8.000-an.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Selasa (15/6/2021), jumlah kasus positif bertambah 8.161 orang dalam sehari. Sehingga, total kasus Covid-19 hingga saat ini mencapai 1.927.708 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus Covid-19 dalam jumlah yang tinggi selama sepekan terakhir.

Menurut Wiku, pembentukan posko penanganan Covid-19 di sebelas daerah tersebut masih minim.

"Jika dilihat secara umum 11 kabupaten/kota ini memiliki perkembangan pembentukan posko yang masih rendah. Di bawah 50 persen posko yang terbentuk," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com