500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Uni Emirat Arab dalam bentuk hibah akan digunakan untuk program vaksinasi pemerintah.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.

“Poin utama dari aturan ini untuk mengatur bahwa pemerintah diperbolehkan menerima vaksin yang sama dengan yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong, selama itu merupakan skema hibah atau bantuan secara gratis. Bukan malah sebaliknya,” kata Nadia dalam keterangan tertulis dikutip dari website Kemenkes RI, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Indonesia Kembali Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm

Nadia mengatakan, hingga saat ini, vaksin yang telah ditetapkan untuk program Vaksinasi Gotong Royong di antaranya adalah Sinopharm, Moderna dan Cansino.

“Ada kemungkinan, Indonesia akan menerima hibah dari Covax Facility dengan merk vaksin yang juga digunakan untuk vaksin Gotong Royong,” ujarnya.

Namun, Nadia mengatakan, aturan tersebut tidak berlaku bagi empat jenis vaksin lain yang telah dan akan dipergunakan dalam program vaksinasi pemerintah, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax.

Keempat jenis vaksin ini, kata Nadia, hanya boleh digunakan untuk program vaksinasi pemerintah dan tidak dapat digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

“Selain itu, vaksin Covid-19 yang diperoleh dari hibah atau bantuan tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata sebagai pembeda dengan vaksin Gotong Royong,” kata dia.

Baca juga: 1 Juta Dosis Mendarat di Indonesia, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Vaksin Covid-19 Sinopharm

Adapun dalam Permenkes 18/2021 yang diterima Kompas.com, diatur bahwa Kemenkes mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi gotong royong.

"Dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong dapat sama dengan jenis Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi Program," demikian bunyi Pasal 7A Ayat (1) Permenkes 18/2021.

Aturan ini mengalami perubahan dari Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda, jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program.

Baca juga: Sinovac dan Sinopharm Kantongi Izin WHO, Erick Thohir: Vaksin Impor Kita Bukan Kaleng-kaleng

Selanjutnya, pada Pasal 7A Ayat (2) Permenkes Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan "Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi jenis vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain," demikian bunyi pasal tersebut.

Pasal 7A Ayat (3) Permenkes tersebut mengatur bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan tanda khusus yang dapat dikenali secara kasat mata.

Lalu, Pasal 7A Ayat (4) Permenkes 18/2021 mengatur bahwa Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi Program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diperjualbelikan.