Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Kompas.com - 14/06/2021, 17:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan tambahan anggaran Rp 47 miliar untuk tahun 2022, dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (14/6/2021).

Berdasarkan pagu indikatif RAPBN 2022, anggaran untuk Kemenko PMK diketahui sebesar Rp 228,97 miliar.

"Dengan demikian total penambahan seluruh anggaran dari Kemenko PMK tahun anggaran 2022 Rp 275 miliar lebih, atau Rp 275.967.321.000," kata Muhadjir dikutip dari keterangan tertulis.

Baca juga: Menko PMK: Ada 6 Provinsi Belum Punya RSJ, Pemerintah Beri Perhatian Khusus

Muhadjir menjelaskan, pagu indikatif tersebut dibagi dua, yaitu untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 61,45 miliar atau 26,84 persen, dan program dukungan manajemen Rp 167,52 miliar atau 73,16 persen.

Sementara, rincian usulan tambahan anggaran itu terdiri dari program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 27 miliar.

Program ini mencakup penguatan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengedalian (KSP) kebijakan bidang PMK Rp 18 miliar, program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Rp 6 miliar, penguatan penyusunan kebijakan jaminan sosial nasional Rp 2 miliar, serta pelaksanaan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) Rp1 miliar.

Baca juga: Menko PMK Dorong Kabupaten Bulukumba Berdayakan Petani Rumput Laut

Kemudian, Rp 20 miliar digunakan untuk program dukungan manajemen teknis mencakup sarana dan prasarana, pengelolaan informasi bidang PMK, dan hak keuangan dewan jaminan sosial nasional.

"Penggunaannya ada yang untuk memperkuat kegiatan yang sudah ada, tetapi juga ada untuk program yang lain misalnya pelaksanaan kegiatan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR)," ucap Muhadjir.

Usulan tambahan anggaran ini telah disetujui oleh Banggar DPR yang diketuai oleh Said Abdullah. Dengan demikian total anggaran pada 2022 untuk Kemenko PMK sebesar Rp 275,97 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com