Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian Harap Disertasi Ibas soal Labuan Bajo Bisa Terealisasi

Kompas.com - 10/06/2021, 23:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap penelitian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait Kawasan Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dapat direalisasikan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang promosi doktor yang dijalani Ibas pada Kamis (10/6/2021).

"Semoga teori baru dan mekanisme baru ini dapat diamalkan dan pengalaman akademiknya (Ibas) dapat digunakan untuk kemajuan pariwisata di Indonesia," kata Airlangga dalam sidang yang disaksikan secara virtual melalui channel Youtube Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Raih Gelar Doktor di IPB, Ibas: Memo, I Wish You Were Here...

Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan, tema yang diambil oleh Ibas yaitu strategi pembiayaan dan investasi untuk pengembangan terpadu yang berkelanjutan dan inklusif di Labuan Bajo sangat menarik.

Sebab, ia mengingatkan bahwa Kawasan Pariwisata Labuan Bajo merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi wisata prioritas.

"Bersama dengan sembilan daerah lainnya. Labuan Bajo memiliki destinasi yang bertaraf internasional, seperti adanya Taman Nasional Komodo, Pantai Pede, Goa Batu Cermin, dan lainnya," ujar Airlangga.

Oleh karena keunikan yang dimilikinya, lanjut dia, Labuan Bajo akan diarahkan pada pengembangan wisata bahari dan ecotourism atau eco-wisata.

Airlangga kemudian menjelaskan bagaimana prinsip ecotourism adalah mengangkat konsep pariwisata berkelanjutan.

"Tentu konsep ini bermanfaat dalam berbagai aspek seperti mendukung upaya pelestarian lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, hingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal," jelasnya.

Airlangga membeberkan, khusus untuk pariwisata, pemerintah telah menyiapkan anggaran guna pemulihan sektor tersebut.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, eco-tourism, serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.

Anggaran itu akan masuk dalam klaster program prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu Rp 7,67 triliun.

"Realisasi sebesar Rp 1,26 triliun. Tentunya pemerintah terus mengakselerasi capaian agar program PEN bisa mendorong pemulihan ekonomi termasuk sektor pariwisata," ucapnya.

Airlangga mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada sektor kesehatan dan ekonomi hingga hari ini.

Sementara itu, untuk pariwisata menurut dia, sudah mulai pulih. Hal itu terlihat dari lalu lintas penumpang pesawat pada April 2021 tercatat penumpang domestik angkutan udara mencapai 2,8 juta orang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com