Sembako Akan Dikenakan PPN, Pimpinan Komisi XI: Waktunya Tak Tepat, Hanya Timbulkan Polemik

Kompas.com - 10/06/2021, 16:59 WIB
Ilustrasi Pasar Tradisional KOMPAS/LASTI KURNIAIlustrasi Pasar Tradisional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan menilai, rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) hanya akan menimbulkan polemik.

Fathan mengaku memahami kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, tetapi ia menilai kebijakan tersebut muncul di waktu yang tidak tepat.

"Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara," kata Fathan, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (10/6/2021).

"Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi," ujar Fathan.

Baca juga: Sembako Bakal Kena PPN, Pedagang: Kondisi Pandemi, Masa Harus Kena Pajak?

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui, beberapa negara lain juga menjadikan komoditas bahan pokok sebagai objek pajak.

Namun, ia menegaskan, kebijakan di negara lain tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada perbedaan konteks seperti stabilitas harga komoditas, kepastian serapan pasar hasil panen, dan beberapa indikator lain yang kebetulan di Indonesia masih belum stabil," kata dia.

Fathan juga khawatir rencana pengenaan PPN terhadap sembako justru berdampak buruk karena situasi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Menurut Fathan, beberapa dampak yang dapat muncul adalah penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani.

"Harusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif," ujar Fathan.

Baca juga: Jasa Pendidikan Akan Dikenakan PPN, Ketua Komisi X: Biaya Akan Tinggi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Nasional
Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Nasional
275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Nasional
Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Nasional
Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X