Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Realisasi Anggaran Belanja Kemendagri Tahun 2021 Capai 37,51 Persen

Kompas.com - 10/06/2021, 15:57 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan, realisasi belanja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2021 mencapai 37,51 persen.

"Dari pagu tersebut realisasi hingga tanggal 7 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1,161 triliun atau sebesar 37,51 persen dari Rp 3,095 triliun," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagi, Selasa (10/6/2021).

Ia pun menjabarkan rinciannya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, pagu alokasi anggaran Kemendagri sebesar Rp 3,204 triliun.

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Kata BPJS Kesehatan, Kominfo, dan Kemendagri

Namun, dalam perjalanannya Kemendagri mengalami realokasi pada tahap pertama sebesar Rp 129,88 miliar.

Sehingga total pagu Kemendagri berkurang menjadi Rp 3,074 triliun dan pada Mei 2021 Kemendagri mendapatkan tambahan dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 53,51 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 2,85 miliar.

Kemendagri, lanjut Tito kembali mengalami penghematan tahap kedua, yakni dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp 58,106 miliar.

Sehingga, berdasarkan data 7 Juni 2021, jumlah itu telah selesai direvisi sebesar Rp 31,584 miliar. Dengan demikian, pagu anggaran Kemendagri untuk tahun anggaran 2021 menjadi Rp 3,095 triliun.

Adapun realisasi anggaran dan pencapaian strategis masing-masing komponen yakni Sekretariat Jenderal (Setjen) 37,63 persen, Inspektorat Jenderal (Itjen) 41,02 persen, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Pol & PUM) 78,07 persen.

Baca juga: Untuk Kesuksesan Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) realisasi sebesar 39,42 persen, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) 18,46 persen.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) realisasi 41,54 persen, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) realisasi sebesar 26,13 persen.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) 31,09 persen, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) 40,12 persen, Badan Penelitian Pengembangan (BPP) 42,37 persen.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Jalankan Program Pengendalian Covid-19

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 36,62 persen, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) realisasinya sebesar 36,81 persen.

Sementara itu, nilai kinerja anggaran Kemendagri tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.118/KMK.02/2021 sebesar 97,22 persen atau masuk kategori sangat baik.

Serta menempatkan Kemendagri pada peringkat pertama dari 21 Kementerian/lembaga kategori pagu sedang, dan peringkat dua dari 86 kementerian/lembaga secara keseluruhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com