Kompas.com - 04/06/2021, 19:53 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto terkait laporan dugaan penerimaan gratifikasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Sebab dalam pernyataannya, Agus meminta agar Polri jangan ditarik-tarik dalam perkara tersebut.

Agus sebelumnya menyebut bahwa terkait dengan kasus penggunaan helikopter yang digunakan Firli Bahuri pada Juni 2020 lalu, sudah selesai di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"ICW mempertanyakan pernyataan Kabareskrim terkait laporan dugaan korupsi gratifikasi Firli Bahuri. Betapa tidak, dari pernyataannya terlihat Kabareskrim enggan untuk menelusuri lebih dalam lagi bukti yang telah disampaikan," terang Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Kurnia juga menilai pernyataan Agus tidak tepat karena ranah Dewas KPK berbeda dengan Polri.

"Dewas menelusuri pelanggaran etik, sedangkan Bareskrim melihat potensi pidana," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: ICW Duga Firli Terima Gratifikasi Berupa Diskon Sewa Helikopter

Kurnia menegaskan bahwa sebagai instansi penegak hukum semestinya Polri melakukan penyelidikan terlebih dulu pada laporan yang diberikan.

"Sebagai aparat penegak hukum mestinya Bareskrim menelaah laporan sembari melakukan penyelidikan. Bukan justru mengatakan menarik-narik institusi Polri dalam polemik di KPK," kata dia.

"Penting untuk ICW tegaskan permasalahan TWK berbeda dengan laporan yang kami sampaikan," sambungnya.

ICW mendesak agar Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menegur Agus sebagai Kabareskrim atas pernyataan yang diberikannya itu.

"Maka itu ICW mendesak Kapolri untuk menegur Kabareskrim dan memerintahkan jajarannya menelusuri lebih lanjut laporan yang kami sampaikan," pungkas Kurnia.

Adapun ICW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Firli Bahuri terkait penyewaan helikopter pada Juni 2020 yang digunakan untuk keperluan pribadinya mengunjungi dua kota yaitu Palembang dan Baturaden.

Laporan itu disampaikan ICW ke Bareskrim Polri pada Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Buat Laporan ke Bareskrim, ICW Pertanyakan Alasan Firli Sewa Helikopter dari PT APU

ICW menduga Firli tidak jujur memberikan keterangan pada Dewas KPK terkait harga helikopter yang ia gunakan.

Dalam keterangannya kala itu, Firli menyebut bahwa harga sewa helikopter itu Rp 7 juta per jam, padahal data ICW menunjukan harga sewa helikopter itu Rp 39,1 juta per jam.

Firli yang menggunakan helikopter selama 4 jam mengaku hanya membayar Rp 30,8 juta. Namun menurut ICW semestinya Firli harus membayar Rp 172,3 juta.

Namun hari ini saat dihubungi wartawan Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto meminta agar pihak kepolisian tidak di tarik-tarik dalam perkara tersebut.

Ia mengatakan perkara itu sudah diselesaikan dalam pengadilan etik yang dilakukan oleh Dewas KPK.

"Jangan tarik-tarik Polri. Saat ini kami fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan investasi," sebut Agus, Jumat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.