Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 04/06/2021, 18:42 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) mutlak dilakukan.

Ia bahkan menepis anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan oleh Indonesia untuk sekarang ini.

“Saat ini, Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (4/6/2021).

Rizal menyebutkan, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menyusun rancangan strategis (renstra) terkait percepatan peremajaan alutsista yang disebutkan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Baca juga: Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi

Menurutnya, upaya pemerintah tersebut merupakan bagian dari pemenuhan minimum essential force (MEF).

Pasalnya, kata Rizal, alutsista yang saat ini dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tua dan usang.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis ancaman yang ada di Indonesia, antara lain ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.

Adapun ancaman aktual militer yang dimaksud meliputi spill over potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, serta terorisme dan radikalisme.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial.

"Selain ancaman aktual, Indonesia juga punya ancaman potensial. Ini termasuk perang konvensional atau konflik terbuka serta ancaman nuklir," imbuhnya.

Adapun ancaman nonmiliter saat ini, sebut dia, di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, serta perompakan dan pencurian kekayaan alam.

Rizal menambahkan, selain yang disebutkan di atas, ancaman nonmiliter juga meliputi krisis ekonomi dan masalah imigran asing.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

“Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lesperssi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas investasi pertahanan.

Prioritas investasi tersebut, yakni pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Selanjutnya, terdapat prioritas investasi untuk penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Baca juga: Soal Rencana Modernisasi Alutsista, Menhan Prabowo: Masih Kita Godok

Adapun dalam merencanakan pertahanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan otoritas pertahanan, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), dan ambiguitas (ambiguity).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com