Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Akui Kepemimpinan Indonesia dalam Merespons Krisis di Myanmar

Kompas.com - 31/05/2021, 13:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengakui kepemimpinan Indonesia dalam menanggapi krisis yang terjadi di Myanmar.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AS Wendy R Sherman saat berkunjung ke Indonesia dan bertemu Wamenlu RI Mahendra Siregar, Senin (31/5/2021).

"Saya ingin mengakui Indonesia atas kepemimpinannya menanggapi krisis di Myanmar," kata Sherman.

Baca juga: Kemenlu AS: Penahanan Jurnalis oleh Militer Myanmar Ancam Demokrasi

Menurut Sherman, Indonesia merupakan negara yang berada di garis terdepan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Termasuk membuat Myanmar kembali ke jalur pemerintahannya.

"Indonesia merupakan yang ada di garis depan untuk mengakhiri kekerasan dan memberikan Myanmar kembali ke jalurnya, menjadi negara, pemerintahan yang bermartabat," ujar Sherman.

Sherman menambahkan, ia juga akan melakukan pertemuan di Sekretariat ASEAN guna membahas soal kemitraan AS dan ASEAN.

Tujuannya, agar bisa menangani kesulitan-kesulitan, terutama dalam penanganan konflik yang berkelanjutan di Myanmar.

Dalam pertemuan itu, Mahendra menyampaikan kepada Sherman mengenai perkembangan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menangani konflik Myanmar.

"Dan komitmen Indonesia terhadap langkah-langkah tingkat lanjut dari pertemuan tingkat ASEAN terkait Myanmar dan persiapan-persiapan terkait kunjungan special envoy ASEAN ke Myanmar," ucap dia.

Baca juga: Menlu Retno Minta PBB Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Konflik di Myanmar

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Jokowi menyatakan ASEAN telah mencapai konsensus atas konflik Myanmar. Menurut Jokowi, kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.

Jokowi juga mendesak pentingnya pemimpin Myanmar memberikan sejumlah komitmen. Pertama, terkait penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar sehingga ketegangan dapat diredakan.

Selanjutnya dia meminta dimulainya proses dialog inklusif dan pembebasan tahanan politik Myanmar. Indonesia juga mengajukan pembentukan utusan khusus ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Permintaan selanjutnya terkait akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasikan oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center. Indonesia, menurut Jokowi, berkomitmen mengawal tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi.

“Apa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com