Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kalau Enggak Mau Jadi Petugas Partai, "Out"!

Kompas.com - 31/05/2021, 07:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempersilakan kadernya keluar apabila tak mau menjadi petugas partai.

"Lebih baik, kalau saya boleh bilang, kalau enggak mau jadi petugas partai, saya enggak ngomong lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out," ujar Megawati saat memberikan arahan dalam peresmian sejumlah kantor DPD dan DPC PDI-P, Minggu (30/5/2021).

Megawati juga mengungkapkan ada salah satu kadernya yang terlibat kasus kemudian dipecat. Kader tersebut kemudian merengek meminta agar dikembalikkan ke PDI-P.

Baca juga: Megawati: Aset Partai Tidak Diperjualbelikan untuk Kepentingan Pribadi

Ia menegaskan, apabila kadernya berkhianat terhadap partai agar mundur. Pihaknya juga akan terus mengingatkan mengenai ultimatum tersebut.

"Jangan sampai deh masa-masa sekarang ini ada yang seperti begitu, lho. Akan saya omongi terus, setiap kali mengingatkan," kata dia.

Megawati menyebut, kader PDI-P tak ubahnya bala tentara. Jika bala tentaranya melempem, dia juga akan terkena dampaknya.

Menurut dia, apabila PDI-P ingin terus memenangkan pertarungan politik, bala tentaranya haruslah terus bergerak.

"Tahu enggak, bala tentara saya ya kalian. Kaliannya melempem, melempemlah saya. Jangan lupa, lho. Kalau kalian enggak mau bergerak, mau bagaimana besar partai kita. Jangan lupa, lho," ucap Megawati.

Baca juga: Megawati Harap Pajak Jadi Instrumen Penting dalam Wujudkan Indonesia Mandiri

Ia juga mengingatkan pimpinan DPC agar terus mengorganisasi dan berbuat bagi daerahnya masing-masing agar bisa mengambil suara masyarakat.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com