Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang PON, Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

Kompas.com - 28/05/2021, 18:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan keamanan dalam menangani konflik besenjata di Papua.

Terlebih, menurut Rizki, konflik bersejata di Papua masih terjadi menjelang diadakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Papua.

“Kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dalam konflik Papua,” kata Rizki saat dihubungi, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Dituding Manfaatkan PON untuk Instabilitas Papua, Veronica Koman: BIN Jangan Ciptakan Perkara Baru

Politisi Partai Demokrat ini berharap aparat penegak hukum tidak terprovokasi melakukan kekerasan yang berlebihan saat menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih.

Sebab, menurutnya, perdamaian tidak akan pernah tercapai dengan kekerasan.

Lebih lanjut, Rizki mengimbau pemerintah tidak terlalu memaksakan pelaksanaan PON XX tahun 2021 apabila situasi keamanan di Papua masih belum memungkinkan.

“Jangan sampai nanti ketika PON berlangsung, malah ada pertempuran antar aparat dan kelompok bersenjata sehingga terjadi korban jiwa,” ucapnya.

Selain itu, Rizki pun mengingatkan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Ia berharap permasalahan Covid-19 di Tanah Air tidak menjadi semakin kompleks menjelang pelaksanaan PON 2021.

“Pertimbangan pandemi yang belum berakhir juga harus dipikirkan pemerintah agar permasalahan Covid-19 di Indonesia tidak semakin kompleks,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah merencanakan PON XX di Papua dipastikan digelar tahun ini setelah tertunda satu tahun.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan PON XX akan digelar bersamaan dengan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke-16. Kedua perhelatan tersebut akan digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021 di Papua.

Baca juga: Panitia PON 2021 Sebut Sebagian Besar Arena Pertandingan Siap Digunakan

Informasi terbaru, Sekretaris Umum (Sekum) Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Elia Loupatty pun mengatakan sebagian besar arena pertandingan sudah siap untuk digunakan untuk uji coba pertandingan pada Juni 2021 mendatang.

Elia mengatakan, saat ini, hanya arena yang sifatnya sementara yang masih belum dibangun karena dikhawatirkan rusak, sehingga arena itu akan dibangun dalam waktu dekat menjelang pelaksanaan PON.

"Temporary (sementara) karena tidak bisa dibangun jauh-jauh hari karena dikhawatirkan rusak," kata Elia seperti dilansir dari Antara, Jumat (28/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com