Sekjen PAN: Kita Jangan Lagi Terjebak Politik Identitas, Itu Memecah Belah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak semua pihak agar tidak terjebak atau menghindari politik identitas, terkhusus menjelang Pemilu 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab menurutnya, politik identitas itu terbukti telah memecah belah bangsa, bahkan tidak mencerdaskan.

"Kita di 2024 jangan lagi terjebak pada politik aliran, politik identitas. Itu politik membelah, tidak mencerdaskan, tidak mencerahkan," kata Eddy dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024", Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh

Menguatkan argumennya, Eddy pun menyinggung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dua pemilihan itu sangat marak politik aliran atau politik identitas. Bahkan, dampak dari politik identitas di dua Pemilu terasa hingga kini.

"Sampai sekarang kita masih rasakan akibat dari politik identitas Pilkada DKI dan yang sangat marak saat Pilpres 2019. Ini sangat terasa sekali bahwa lukanya dalam," ujarnya.

Eddy mengingatkan, politik identitas yang masih terasa itu justru tidak berdampak apa pun pada elite politik.

Ia menilai hal tersebut dari cepat menyatunya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang saat itu justru menjadi lawan politik pada Pilpres 2019.

Prabowo dan Sandi diketahui saat ini merupakan dua menteri yang bekerja untuk kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita lihat, kalau elitenya itu gampang, elite cepat menyatu. Sedangkan elite di bawah ini yang kelihatannya kok sulit untuk kemudian membutuhkan waktu menyembuhkan luka," kata dia.

"Kita lihat, elite bahkan sudah menyatu. Bahkan, capres dan cawapres yang didukung oleh PAN kala itu, bahkan sekarang sudah bergabung di kabinet," sambungnya.

Untuk itu, ia mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak agar tidak terjebak dalam politik aliran atau politik identitas.

Sebab, politik identitas dapat memecah belah bangsa, sedangkan aktor atau elit politik yang bermain cepat menyatu atau tak merasakan dampaknya.

"Nah, inilah suatu kenyataan yang ingin kita perbaiki ke depannya. Jangan sampai kita terjebak kembali dalam politik identitas, dan politik aliran itu," tuturnya.

Menghindari politik identitas, PAN mengusung dan mengajukan pentingnya politik gagasan atau politik ide.

Menurut Eddy, politik gagasan dapat mencapai apa yang ingin dicapai partai untuk masyarakat dengan cara membawa ide.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

"Jadi politik gagasan itu apa yang kita ingin capai untuk masyarakat, ya itulah yang akan kita sampaikan. Dan menurut kami, itulah merupakan bagian dari tugas dan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Eddy.

Ia mengatakan, politik gagasan itu diperlukan pula agar tidak ada lagi istilah 'Cebong dan Kampret' pada Pilpres mendatang.

"Saya kira, itu merupakan permasalahan besar yang akan kita ulang kembali jika politik identitas kembali digaungkan. Mudah-mudahan itu tidak kejadian," tutur Eddy.