Salin Artikel

Sekjen PAN: Kita Jangan Lagi Terjebak Politik Identitas, Itu Memecah Belah

Sebab menurutnya, politik identitas itu terbukti telah memecah belah bangsa, bahkan tidak mencerdaskan.

"Kita di 2024 jangan lagi terjebak pada politik aliran, politik identitas. Itu politik membelah, tidak mencerdaskan, tidak mencerahkan," kata Eddy dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024", Jumat (28/5/2021).

Menguatkan argumennya, Eddy pun menyinggung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dua pemilihan itu sangat marak politik aliran atau politik identitas. Bahkan, dampak dari politik identitas di dua Pemilu terasa hingga kini.

"Sampai sekarang kita masih rasakan akibat dari politik identitas Pilkada DKI dan yang sangat marak saat Pilpres 2019. Ini sangat terasa sekali bahwa lukanya dalam," ujarnya.

Eddy mengingatkan, politik identitas yang masih terasa itu justru tidak berdampak apa pun pada elite politik.

Ia menilai hal tersebut dari cepat menyatunya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang saat itu justru menjadi lawan politik pada Pilpres 2019.

Prabowo dan Sandi diketahui saat ini merupakan dua menteri yang bekerja untuk kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita lihat, kalau elitenya itu gampang, elite cepat menyatu. Sedangkan elite di bawah ini yang kelihatannya kok sulit untuk kemudian membutuhkan waktu menyembuhkan luka," kata dia.

"Kita lihat, elite bahkan sudah menyatu. Bahkan, capres dan cawapres yang didukung oleh PAN kala itu, bahkan sekarang sudah bergabung di kabinet," sambungnya.

Untuk itu, ia mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak agar tidak terjebak dalam politik aliran atau politik identitas.

Sebab, politik identitas dapat memecah belah bangsa, sedangkan aktor atau elit politik yang bermain cepat menyatu atau tak merasakan dampaknya.

"Nah, inilah suatu kenyataan yang ingin kita perbaiki ke depannya. Jangan sampai kita terjebak kembali dalam politik identitas, dan politik aliran itu," tuturnya.

Menghindari politik identitas, PAN mengusung dan mengajukan pentingnya politik gagasan atau politik ide.

Menurut Eddy, politik gagasan dapat mencapai apa yang ingin dicapai partai untuk masyarakat dengan cara membawa ide.

"Jadi politik gagasan itu apa yang kita ingin capai untuk masyarakat, ya itulah yang akan kita sampaikan. Dan menurut kami, itulah merupakan bagian dari tugas dan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Eddy.

Ia mengatakan, politik gagasan itu diperlukan pula agar tidak ada lagi istilah 'Cebong dan Kampret' pada Pilpres mendatang.

"Saya kira, itu merupakan permasalahan besar yang akan kita ulang kembali jika politik identitas kembali digaungkan. Mudah-mudahan itu tidak kejadian," tutur Eddy.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/28/18070781/sekjen-pan-kita-jangan-lagi-terjebak-politik-identitas-itu-memecah-belah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.